Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR HR Agung Laksono mengingatkan para pimpinan dan kader partai politik agar mencermati fenomena kemenangan golongan putih (golput) di sejumlah pemilihan kepala daerah dan menjadi pemicu mereka untuk lebih dekat dan komunikatif dengan rakyat. "Jadikan mementum pemilu untuk lebih mendorong rakyat menentukan pilihan mereka dalam pemilu nanti, dan jangan golput," katanya di hadapan jamaah masjid Al-Hidayah Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat. Dikatakannya, kemenangan golput di sejumlah pilkada cukup memprihatinkan padahal hak memilih langsung, baik untuk calon walikota, bupati dan gubernur adalah hasil reformasi yang telah diperjuangkan bersama. Jika ternyata hak pilih langsung ini disia-siakan, katanya, ada beberapa alasan, di antaranya rakyat pemilih tidak merasa sesuai dengan kandidat yang ada. "Bisa juga karena mereka tidak tertarik dengan parpol yang mendukung kandidat," katanya. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, oleh sebab itu salah satu cara mengurangi angka golput adalah membangun komunikasi yang lebih baik antara parpol dan rakyat. "Dengar dan perhatikan keinginan dan aspirasi mereka. Perjuangkan apa yang menjadi kehendak rakyat," katanya. Agung menambahkan, kehendak dan aspirasi rakyat adalah agar kehidupan mereka bisa lebih sejahtera. Karena kalau pun sering dilakukan pemilu tapi hasilnya tidak menjadikan mereka lebih sejahtera, maka rakyat akan semakin enggan untuk menggunakan hak demokrasinya. Sebagai pimpinan DPR saat ini, ia mengakui banyak hasil keputusan yang sering tertunda karena dalam proses di rapat dewan lebih sering dilakukan melalui perdebatan panjang akibat masing-masing pihak merasa kepentingannya tidak terakomodir. Padahal seharusnya setiap keputusan politik didasarkan pada kepentingan dan kehendak rakyat, katanya. Pada kesempatan itu, Ketua Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa dengan adanya masa kampanye Pemilu yang cukup panjang sekarang ini, rakyat bisa mendapat gambaran dan pemahaman politik yang cukup dari para kader dan pimpinan parpol. Menyangkut aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Timur, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini mengakui masih banyak yang belum bisa dipenuhi Pemda DKI Jakarta. Salah satu yang ia catat adalah keluhan warga di sekitar tempat prostitusi di Ciracas yang dikenal dengan sebutan Boker. Ia menghargai upaya penertiban yang telah dilakukan aparat tramtib untuk menutup kegiatan asusila tersebut namun tampaknya hasil kerja mereka kurang maksimal. Jika kegagalan memberantas tempat maksiat itu karena ada oknum-oknum aparat keamanan yang melindungi, Agung meminta agar pimpinan aparat keamanan baik unsur TNI maupun Kepolisian RI menyelidiki dan segera menindak anak buahnya yang menjadi `pelindung` tempat praktik asusila tersebut. "Terus tertibkan dan berantas aparat keamanan yang menyalahgunakan wewenangnya," ujarnya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008