Pengamat: Pelantikan Jokowi-Ma'ruf mutlak harus dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan pemilihan umum, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mutlak harus dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

"Perlu kita sadari bersama sebagai warga negara Republik Indonesia, siapapun kita, dengan alasan apapun, pelantikan kepala negara harus dan mutlak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU-RI," ujar Emrus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut diutarakan Emrus setelah melihat perkembangan situasi terakhir, di mana disinyalir terdapat upaya untuk mengganggu atau bahkan membatalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh pihak-pihak tertentu, berkaca dari unjuk rasa yang berujung kericuhan di beberapa tempat di Tanah Air.

Dia menilai peristiwa tersebut tidak berpotensi mengganggu apalagi membatalkan pelantikan.

Oleh karena itu guna menjaga situasi tetap kondusif jelang pelaksanaan pelantikan kepala negara dan pemerintah, Emrus menyarankan agar para pihak menahan diri, sembari menghentikan perbincangan tentang kemungkinan adanya gangguan dan upaya pembatalan pelantikan tersebut.

"Biarlah aspek pengamanan dari semua tahapan pelaksanaan pelantikan kita percayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang menjadi tupoksi mereka," ucap pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu.

Emrus menambahkan sebagai institusi yang ditugaskan oleh negara, aparat kepolisian maupun prajurit TNI diyakini mampu menjaga dan mengamankan proses pelantikan secara profesional, modern dan terpercaya melalui kemampuan dan keahlian memadai yang dimiliki.

Keterlibatan polisi maupun TNI dalam pengamanan pelantikan, kata Emrus, murni untuk menjaga stabilitas keamanan bangsa, tanpa ada tujuan dan maksud politis tertentu.

"Ketika TNI diminta untuk ikut serta menjaga keamanan pelantikan Kepala Negara, itu sebagai tugas kebangsaan. Sama sekali tidak ada unsur politik pragmatis di sana," ujar dia.

Emrus menegaskan bahwa pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden merupakan kepentingan bangsa dan negara, sehingga tidak boleh ada upaya dari pihak manapun untuk mengganggu, apalagi membatalkan pelantikan dengan alasan apapun.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan akan digelar pada Minggu (20/10) pukul 16.00 WIB di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta.