Pemerintah butuh dana Rp7.638 triliun untuk SDGs periode 2020-2024

Ini menyadarkan kita bahwa SDGs didesain untuk multiplatform

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membutuhkan dana untuk mencapai target program tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) periode 2020 sampai 2024 sebesar Rp7.638 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan peranan pembiayaan dari nonpemerintah pada periode tersebut adalah sebesar 38 persen dan porsi pemerintah 62 persen.

"Kebutuhan pembiayaan investasi nonpemerintah menggunakan high scenario dengan kebutuhan Rp7.638 triliun pada 2020 sampai 2024,” katanya dalam acara SDGs Annual Conference 2019 di Jakarta, Rabu.

Bambang menuturkan dalam memenuhi anggaran itu, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, sebab belanja APBN 2020 saja hanya Rp2.528,8 triliun sedangkan kebutuhan dana SDGs untuk tahun itu adalah Rp2.867 triliun.

“Artinya, memakai dana seluruh APBN pun sudah pasti tidak cukup, apalagi dengan anggaran APBN yang memang khusus untuk pencapaian SDGs,” katanya.

Oleh sebab itu, ia menyebutkan perlu adanya kontribusi dari nonpemerintah dalam pendanaan itu sebab program SDGs didesain multiplatform yang melibatkan kerja sama berbagai pihak sehingga tidak bisa hanya mengandalkan usaha pemerintah saja.

“Ini menyadarkan kita bahwa SDGs didesain untuk multiplatform, bukan hanya untuk kerja bersama-sama tapi juga untuk membiayai bersama-sama,” tegasnya.

Investasi itu membutuhkan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dari domestik maupun internasional serta inovasi instrumen dan skema pembiayaan baru seperti BUMN, filantropi, dana keagamaan, crowdfunding, CSR, KPBU, PINA, blended finance, output based transfer, trust fund, green bond, green sukuk, social impact fund, dan sumber lainnya.

“Semua sumber pembiayaan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan masing-masing nanti dialirkan dengan satu tujuan yang akan disalurkan oleh SDGS financing hub,” ujarnya.