Koperasi dinilai efektif antisipasi potensi resesi, ini alasannya

Jangan pakai istilah Pancasilanomics-lah. Jangan kelabui masyarakat dengan memakai istilah Pancasila

Yogyakarta (ANTARA) - Ekonomi kerakyatan yang dimanifestasikan dalam koperasi dan sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila dinilai efektif untuk mengantisipasi resesi yang mungkin timbul dalam ekonomi.

Pakar ekonomi kerakyatan dan koperasi milenial Frans Meroga, di Yogyakarta, Rabu, mengatakan prinsip ekonomi Pancasila yang termanifestasikan secara konkret melalui pemberdayaan koperasi jelas mengutamakan kepentingan anggota.

“Tiap anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen dengan dasar sukarela dan terbuka,” kata Frans yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Generasi Optimis (GO) Indonesia.

Fakta itu menjadikan koperasi menjadi instrumen yang paling efektif untuk mengantisipasi terjadinya resesi.

"Dan yang paling penting koperasi itu adalah kumpulan orang bukan kumpulan modal. Jadi jelas musyawarah untuk mufakatnya serta keadilan sosialnya, one man one vote, bukan one share one vote," tegas Frans Meroga.

Frans yang juga VP dari Nasari Cooperative Group itu menilai prinsip ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Wapres terpilih KH Ma'ruf Amin sesuai dengan prinsip Pancasila.

“Gagasan ekonomi Ma'ruf yang dikenal sebagai The Ma'ruf Amin Way itu relevan dan mengekspresikan secara otentik keadilan, keumatan, dan kedaulatan,” katanya.

Ia justru mempertanyakan konsep-konsep lain seperti Pancasilanomics yang diperkenalkan oleh Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta yang dianggapnya lebih berpihak pada kapitalis, ketimbang ekonomi kerakyatan yang merupakan ekspresi dari nilai-nilai Pancasila.

Integritas penggagasnya, kata Frans, justru semakin dipertanyakan dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi Pancasila yang menyuarakan kerakyatan dan musyawarah mufakat.

“Jangan pakai istilah Pancasilanomics-lah. Jangan kelabui masyarakat dengan memakai istilah Pancasila,” katanya.

Frans mengatakan upaya menyerahkan pengembangan ekonomi pada mekanisme pasar bebas tidak mampu mendatangkan keadilan sehingga seharusnya Pemerintah perlu hadir, terlibat minimal memproteksi yang lemah.