Semarang (ANTARA News) - Perum LKBN ANTARA di daerah perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan tambahan dana dari pemda setempat."Untuk daerah, saya kira asal ada kesepakatan dengan pemda untuk program kerja sama, saya kira bisa saja pemda memberikan bantuan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Arief Mudatsir Mandan saat melakukan kunjungan kerja di Semarang, Rabu.Ia menyampaikan hal tersebut usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Lembaga Penyiaran Publik RRI Semaraang, TVRI Jateng, Perum LKBN ANTARA Biro Jateng, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jateng, di Stasiun TVRI Jateng.Namun, katanya, kalau dana dari APBD mungkin harus ada aturan khusus. "Saya belum begitu jelas, bisa tidak dibantu dengan APBD, tetapi kalau dalam bentuk program kerja sama tidak masalah," katanya. Ia mengatakan, LKBN ANTARA sekarang sudah berbentuk perusahaan umum (perum) sehingga sesuai posisinya, dana dari pemerintah mestinya bersifat "public service obligation" (PSO). "Subsidi dari pemerintah itu kita harap bisa mencukupi untuk biaya rutin, kalau ada kelebihan bisa untuk program. Dengan perum kita berharap ANTARA bisa mandiri," katanya. Sementara itu Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah, D.D. Kliwantoro meminta kepada Komisi I DPR mendesak pemerintah segera mencairkan anggaran PSO yang hingga kini belum diberikan. Ia juga meminta dukungan Komisi I DPR agar pemerintah provinsi memberi dukungan berupa bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja biro provinsi Perum LKBN ANTARA yang tersebar di 33 provinsi, seperti halnya yang telah dilakukan pemprov kepada TVRI dan RRI. "Kami berharap pada APBD Jateng 2009 ada alokasi anggaran sarana dan prasarana untuk Perum LKBN ANTARA Biro Jawa tengah, termasuk bantuan operasional dan kegiatan peliputan seputar informasi potensi daerah, aspirasi masyarakat, dan kebijakan Pemprov Jateng," katanya. Ia mengatakan, ANTARA Biro Jateng telah membangun situs berita (www.antarajateng.com) yang secara spesifik akan menggali berita lokal dan regional. Selain menggali berita lokal (kabupaten/kota, situs ini juga menggarap isu dari sisi kepentingan dan kebijakan di tingkat Provinsi Jateng). Anggota Komisi I DPR, Hajrianto Thohari menyambut baik gagasan Biro Jateng yang telah membuat desain bisnis dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. "Hal ini bisa disampaikan pada ANTARA pusat dan nantinya bisa didiskusikan dengan Komisi I," katanya. Ia juga menyampaikan terima kasih atas hubungan yang telah dijalin ANTARA dengan instansi pemerintah di tingkat provinsi. "Saya rasa ANTARA perlu mengambil prakarsa seperti itu supaya dijadikan wahana untuk informasi publik, sebagai badan publik seperti yang diamanatkan UU No. 14/2008," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
