Mataram (ANTARA News) - Kemitraan yang positif antara jajaran pers dan institusi Hubungan Masyarakat (Humas) di berbagai lembaga, dikatakan sebagai salah satu upaya yang mampu meredam meluasnya konflik sosial yang akhir-akhir sering terjadi.Pendapat itu, dikemukakan Prof Dr Galang Asmara dalam sebuah seminar bertema "Mengurai Konflik Sosial yang Sering Terjadi di NTB, Sebuah Langkah Antisipasi" yang digelar dalam kaitan Pelatihan Jurnalistik bagi Pejabat Humas sebagaimana dilaporkan di Mataram, Rabu.Menurut Galang, kekuatan pers dan peran strategis pejabat Humas merupakan satu perpaduan yang cukup dahsyat, terutama di era teknologi informasi dan komunikasi yang kian berkembang."Setiap gejolak dan gejala yang mengarah kepada sebuah konflik sosial harus cepat ditangkap oleh pers bersama Humas untuk diformulasikan menjadi sebuah informasi kedamaian," katanya. Pelatihan jurnalistik bagi pejabat humas yang diikuti 20 peserta dari Humas pemerintah daerah dan dinas instansi terkait 21-26 Juli 2008, merupakan program kerja sama pemerintah Indonesia - Australia (IASTP-III) yang dikoordinasikan oleh LKBN ANTARA bersama SPRINT Consultant. Menurut Galang yang juga dikenal sebagai Dekan FH Unram, konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan berbagai hal dan tidak berdiri sendiri, antara lain karena faktor pendidikan dan desakan ekonomi, disamping euforia demokrasi yang tengah berkembang. Dengan kondisi seperti itu, maka letupan kecil saja bisa dengan cepat berubah menjadi sebuah kerusuhan dan konflik yang besar dan rentan menimbulkan kerugian baik harta benda maupun jiwa. Para peserta pelatihan jurnalistik dalam kesempatan seminar itu banyak berdiskusi terkait konflik misalnya bagaimana peran pers di era kebebasan saat ini, peran akademisi serta pranata hukum yang ada disamping ketajaman institusi intelijen. "Diakui saat ini pluralistik hukum yang berkembang di Indonesia juga ikut berpengaruh, karena sebagaimana diketahui hukum di negara ini masih dipengaruhi oleh hukum dari Belanda di lain pihak ada hukum agama, adat dan berbagai perundang-undangan yang ada," katanya. Pelatihan Jurnalistik bagi pejabat Humas itu dipimpin oleh pelatih kepala Andrew Dodd (dosen RMIT Australia), didampingi pelatih Ignatius Haryanto (jurnalis), Martiningsih Agung Chandra (dosen) dan Marianne Kearney (jurnalis asal Australia) serta pembicara tamu Magdalena Wenas dan mentor IASTP-III, Iswahyuni (LKBN ANTARA).(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
