Nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga untuk ketahanan bangsa

Gerakan ini berbeda dengan lainnya, karena komunikasi dilakukan dari masyarakat ke pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga sebagai bagian dari upaya untuk ketahanan bangsa, kata Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data Dewan Ketahanan Nasional Brigjen Budi Pramono.

"Menjaga nilai-nilai Pancasila bukan hanya tugas lembaga negara dan kementerian terkait, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu merupakan bagian dari ketahanan nasional," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal itu merupakan upaya untuk menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Profesor Widodo mengatakan perlu adanya gerakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, pihaknya menginisiasi Gerakan Bagimu Negeri.

Ia menjelaskan terdapat beberapa ancaman yang dihadapi generasi muda, yakni ancaman krisis moral, ideologi, jati diri, dan ketahanan nasional.

Selain itu, kata dia, ancaman paham radikalisme, isu suku, agama, ras, dan antargolongan, narkoba, korupsi, hoaks, hingga konflik horizontal.

"Gerakan ini berbeda dengan lainnya, karena komunikasi dilakukan dari masyarakat ke pemerintah," ujar dia.

Pihaknya mendukung dan ikut aktif dalam upaya memberdayakan partisipasi publik.

Misalnya, kata dia, mendorong semua elemen bangsa ikut aktif dalam berbagai aktivitas untuk ketahanan nasional.

Praktisi televisi dan ahli komunikasi Arief H. Thamrin mengatakan konsep komunikasi gerakan tersebut mengusung semangat patriotisme dan mengajak publik untuk berpartisipasi berupa aksi nyata untuk bangsa.

Hal itu membawa semangat nasionalisme, positivisme, optimisme yang disertai aksi nyata, berupa prestasi, kreativitas, inovasi, apresiasi yang memberi inspirasi dan memotivasi upaya ketahanan nasional.

Praktisi radio sekaligus Ketua Dewan Pengawas RRI, Mistam, menambahkan implementasi dari gerakan itu bersifat inklusif.

Gerakan tersebut melibatkan sejumlah unsur, yakni media, komunitas, pemerintah, pelaku bisnis, swasta, BUMN, BUMD, dan akademisi.

Inisiasi awalnya adalah TVRI dan RRI yang terus-menerus menyiarkan tayangan untuk menjaga keutuhan bangsa.