Bahan baku obat diharapkan diproduksi di dalam negeri

efisiensi harga menjadi pertimbangan yang sangat penting

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas mengharapkan bahan baku obat dapat diproduksi di Indonesia karena sebagian besar masih merupakan produk impor.

“Selain untuk penyediaan bahan baku yang lebih efisien, juga untuk mendukung pengembangan industri farmasi dalam negeri,” kata Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali dalam diskusi bertema Urgensi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Terkait Efisiensi Anggaran di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan ketersediaan produk farmasi, terutama obat dan vaksin yang cukup di dalam negeri tentu diharapkan dapat menurunkan pengeluaran pemerintah.

Menurut dia, perkembangan teknologi di sektor kesehatan sangat cepat.

“Selama ini, kita masih belum mampu membiayai keseluruhan kebutuhan obat dan vaksin di dalam negeri. Oleh karena itu kita masih perlu mendatangkannya dari luar negeri. Dalam kondisi demikian, efisiensi harga menjadi pertimbangan yang sangat penting,” katanya.

Baca juga: Presiden: jangan terus impor obat

Kebutuhan vaksin, menurut dia, terus meningkat karena perlu juga mengenalkan vaksin-vaksin baru, terutama dengan adanya berbagai jenis penyakit yang sangat efektif dicegah oleh vaksin.

“Sebagai contoh, untuk menekan angka kematian bayi kita perlu pencegahan pneumonia dan diare. Dan ini vaksin yang belum menjadi bagian dari pengembangan vaksin ke depan, jika kita ingin menekan angka kematian bayi secara serius," katanya.

Ekonom kesehatan dari Universitas Padjadjaran Auliya Suwantika menjelaskan Indonesia menempati peringkat ketujuh, negara dengan angka kematian bayi berusia di bawah lima tahun akibat pneumonia.

Data memperlihatkan rata-rata kematian akibat penyakit pneumonia terhadap anak di bawah 5 tahun mencapai 25.000 orang per tahunnya. Kematian akibat penyakit pneumonia menyumbang 17 persen dari total kematian anak di bawah lima tahun.

“Fakta ini harus diperhatikan, lantaran Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kematian bayi akibat pneumonia, yang tidak memasukkan vaksin pneumonia sebagai wajib imunisasi dasar,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Sadiah mengatakan pemerintah sedang mengupayakan agar vaksin pneumonia dapat masuk dalam paket imunisasi dasar dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang terjangkau.

“Kita sedang bahas langkah itu dalam sejumlah pertemuan lintas kementerian dan lembaga. Sebab upaya tersebut membutuhkan regulasi yang pasti, yang bukan hanya dari Kemenkes saja, namun dari kementerian lain,” katanya.