Guru Besar Unand: Pembangunan perumahan perlu intervensi pemerintah

Kota-kota besar dengan urbanisasi yang tinggi butuh rumah susun yang banyak dan jadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Padang (ANTARA) - Guru besar Universitas Andalas (Unand) Padang Prof Fashbir Noor Sidin menilai dalam penyediaan dan pembiayaan perumahan di Tanah Air diperlukan intervensi pemerintah.

"Rumah adalah istana dan persinggahan terakhir, karena itu penyediaan rumah merupakan tanggung jawab semua pihak mulai dari keluarga, pengembang, hingga pemerintah," ujarnya di Padang, Sumatera Barat, Senin.

Ia menyampaikan hal itu pada pengukuhan guru besar tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi Perkotaan Fakultas Ekonomi Unand dengan orasi Pembiayaan dan Penyediaan Rumah Untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Menurut dia, kebijakan tentang penyediaan rumah berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berimbang.

Salah satunya sudah ada program strategis Sejuta Rumah yang dimulai sejak 2015 sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, kata dia.

Ia menyebutkan sejak 2015 hingga 2018 telah dibangun 3.542.318 unit dengan komposisi pemerintah pusat 17,9 persen, pemerintah daerah 11,1 persen, pengembang 5,9 persen.

Kemudian ia menilai pemerintah perlu memberi perhatian pada pembangunan rumah susun karena keterbatasan lahan di perkotaan.

"Kota-kota besar dengan urbanisasi yang tinggi butuh rumah susun yang banyak dan jadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Pada sisi lain ia menyoroti kelemahan kontrol dalam soal perizinan sehingga muncul rumah tidak layak huni. Rumah harus layak dimulai dari jenis dan bentuk terkait keamanan dan kenyamanan dan kuncinya ada pada izin mendirikan bangunan, katanya.

Selain itu penyediaan rumah harus didukung oleh sistem pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan.

Membangun rumah dan lingkungan kehidupan yang baik, kata dia, membutuhkan biaya besar dalam jangka waktu lama, karena itu juga perlu subsidi dari pemerintah termasuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.