Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengkritisi membengkaknya beban bunga utang pemerintah sebesar Rp2,25 triliun akibat tingginya inflasi, sehingga menekan APBN-P 2008."Membengkaknya beban bunga utang pemerintah sebesar Rp2,25 triliun akibat tingginya inflasi adalah konsekuensi logis yang harus ditanggung pemerintah," kata Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin.Ia mengatakan, peningkatan beban bunga utang itu memberi tekanan tambahan kepada APBN-P 2008. Saat ini, saja sekitar 30-40 persen pengeluaran APBN dialokasikan untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri."Seperti elemen masyarakat lainnya, Kadin juga kurang sependapat dengan cara pemerintah mengelola utang luar negeri," ujarnya. Menurut dia, beban pembayaran utang di APBN seharusnya bisa dibuat lebih ringan jika pemerintah ulet dalam bernegosisasi dengan para kreditur. "Pemerintah mestinya bisa memaksa para kreditur memahami situasi perekonomian Indonesia terkini. Beban APBN untuk membayar utang terlalu berat karena sangat besar," katanya. Kalau saja bisa diturunkan jumlah pembayaran bunga dan pokok utangnya, lanjut Bambang, sisanya bisa digunakan untuk menekan angka kemiskinan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
