Makassar (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, mengatakan partainya hanya siap mengawal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga tahun 2008. "Kami belum memutuskan langkah selanjutnya dalam Pemilihan Presiden 2009 karena hal tersebut akan diputuskan dalam musyawarah majelis syuro PKS, termasuk penentuan calon presiden dan koalisi Parpol dalam menghadapi Pilpres 2009," kata Tifatul setelah menyaksikan ikrar dan penandatangan kontrak politik oleh anggota dan calon anggota legislatif di Hotel Clarion, Makassar, Senin. Dikatakannya, Majelis Syuro PKS yang dikenal sebagai lembaga legislatif Parpol ini terdiri atas para anggota majelis syuro di 33 provinsi yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan partai, termasuk penentuan calon presiden dalam menghadapi Pilpres 2009. "Namun yang pasti PKS menetapkan kriteria calon presiden, antara lain visioner, tegas dan bermoral kuat," ujarnya. Dalam struktur kepartaian, kata Tifatul, mereka yang memiliki jabatan penting di PKS wajib mengundurkan diri bila diamanahkan mewakili rakyat dalam parlemen atau menduduki jabatan penting dalam struktur pemerintahan. "Negara ini tidak akan pernah beres bila ada rangkap jabatan," katanya tegas. Dalam Pemilu Presiden dan Legislatif untuk 2009-2014, PKS menyiapkan 64 persen caleg laki-laki dan 36 persen perempuan. Pendidikan para caleg mayoritas adalah sarjana strata satu. Sejumlah tokoh dan pimpinan partai yang masuk dalam daftar caleg PKS adalah Tifatul Sembiring dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Sekjen PKS, Anis Matta dari daerah pemilihan Sulsel dan mantan Cagub DKI Jakarta, Adang Daradjatun untuk daerah pemilihan Sumatera Utara. Sementara dalam ikrar politik yang ditandatangani seluruh caleg dan anggota legislatif PKS, mereka menyepakati komitmen untuk mengedepankan moralitas politik yang bersih dan peduli terhadap kepentingan rakyat. Para caleg juga diharapkan berkomitmen untuk menghindari segala macam bentuk korupsi. "Hingga saat ini, sudah ada lima anggota legislatif asal PKS yang telah kami pecat karena terbukti menerima dana atau sumbangan dari bupati," ungkap Tifatul, seraya menambahkan bahwa dana hadiah yang diberikan kepala daerah kepada legislator PKS ini totalnya mendapai sekitar Rp1,9 miliar. Menurut Tifatul, untuk menjadi anggota legislatif, caleg dari PKS tidak membutuhkan dana atau modal yang besar, sebab partai ini akan mendanai sebagian kegiatan caleg tersebut. "Kita hanya memobilisasi dana dari para anggota PKS," tegasnya. Tifatul berada di Makassar untuk membuka Mukernas PKS yang dijadwalkan berlangsung mulai Senin malam di Hotel Clarion. (*)

Copyright © ANTARA 2008