Singapura (ANTARA News) - Para tahanan politik di Myanmar dan krisis perbatasan Thailand-Kamboja mendominasi pertemuan para menteri luar negeri Asia Tenggara di Singapura, Senin, sehingga mendesak ke belakang pembicaraan soal piagam baru yang tegas ala Uni Eropa. Para menteri ASEAN dalam pertemuan tahunan mereka menyatakan harapkan agar pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi segera dibebaskan dari tahanan rumah. Ditanya apakah Aung San Suu Kyi akan dibebaskan dalam tempo enam bulan berdasarkan batas-waktu yang ditentukan undang-undang Myanmar, Menlu Hassan Wirajuda mengatakan, 'itu harapan kami.' Namun demikian, tak seorangpun menteri yang berkomentar saat mereka memasuki perundingan kelompok 10 negara Asia Tenggara di Singapura itu. Perundingan dimulai dengan santap malam Ahad di taman botani di negara kota tersebut, tempat para menteri menghadapi persoalan Myanmar dan ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja. Mereka menyatakan sangat kecewa dengan perpanjangan setahun masa penahanan rumah Aung San Suu Kyi, dan menyerukan agar semua tahanan politik di negara yang dikuasai militer itu dibebaskan.Bahasa yang keras itu bertolak belakang dengan praktek yang biasanya ditempuh para menteri ASEAN, yakni berusaha menghindari kontroversi atas sikap tak campur tangan, dan ini muncul saat Myanmar siap mengumumkan ratifikasi piagam baru ASEAN, Senin. Para menteri juga mengimbau kedua negara, Thailand dan Kamboja, agar dapat mengendalikan diri, setelah mereka mengerahkan ratusan tentara bersenjata lengkap di dekat puing candi Budha abad ke-11, Preah Vihear, di daerah sengketa. Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo mengatakan setelah santap malam Ahad, bahwa kedua negara bertetangga itu setuju untuk mengupayakan cara penyelesaian terbaik secara damai, berkaitan dengan krisis yang sempat meletus Selasa lalu. "kami menyerukan kedua pihak untuk mengendalikan diri dan memecahkan masalah ini dengan semangat solidaritas ASEAN dan hubungan ketetanggaan yang baik," kata Yeo dalam pernyataannya, seperti dilaporkan AFp Perundingan ini berlangsung setelah Myanmar memperpanjang masa tahanan rumah Aung San Suu Kyi sampai Mei tahun depan, yang kemudian menuai kecaman luas berkaitan dengan penolakan mereka untuk menerima bantuan relawan asing setelah bencana topan Nargis, yang melanda negaranya. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008
