Suharso: Menteri dari PPP, hak prerogatif presiden

Kami tidak menyodorkan nama atau posisi sebagai menteri apa, karena itu kewenangan dan prerogatif presiden dan kami tidak dalam posisi untuk menyampaikan itu

Malang (ANTARA) - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyatakan posisi menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan merupakan hak prerogatif presiden.

"Kami tidak menyodorkan nama atau posisi sebagai menteri apa, karena itu kewenangan dan prerogatif presiden dan kami tidak dalam posisi untuk menyampaikan itu," kata Suharso Monoarfa di sela agenda Pendidikan Politik: Optimalisasi Peran dan Fungsi Anggota DPRD PPP Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Timur di Malang, Sabtu.

Suharso mengaku partai berlambang Ka'bah tersebut juga tidak mau mengusulkan, apalagi meminta "jatah" kursi menteri. Selain itu, pihaknya juga tidak mau menyampaikan terkait format ideal kabinet Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin seperti apa komposisinya, sebab ia bukan dalam posisi menyampaikan usulan tersebut.

Ketika ditanya soal posisi Menteri Agama seperti periode sebelumnya, Suharrso mengaku semua adalah kewenangan presiden. "Nantilah. Kita tunggu saja, bagaimana komposisi dan siapa saja yang duduk di kursi menteri," ucapnya.

Menyinggung pendidikan politik yang dilaksanakan di Malang tersebut, Suharso menjelaskan kegiatan pendidikan politik tersebut, diperlukan agar anggota PPP tetap semangat dan fokus setelah menjalani hajat besar, Pilpres dan Pileg.

Anggota PPP, lanjutnya, dituntut cermat dan tepat dalam memahami karakteristik yang berkembang saat ini (kekinian) dan bagaimana keterlibatan dalam mengatasi, sebab setiap permasalahan harus dicermati kasus per kasus, daerah per daerah.

Kecermatan itu, kata Suharso, sangat diperlukan karena karakteristik daerah yang satu akan berbeda dengan daerah yang lain, sehingga penanganannya juga berbeda.

Dalam Pendidikan Politik tersebut, katanya, juga dibahas terkait evaluasi penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang dilakukan secara bersamaan.

"Ini yang akan kami evaluasi bersama, termasuk evaluasi kenapa calon-calon dari PPP yang sebenarnya kualitasnya bagus, namun justru tidak terpilih di DPRD, baik kota/kabupaten maupun provinsi," tuturnya.