Banjarmasin, (ANTARA News) - Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga tinggi mencapai belasan persen, sama juga bohong karena justru bukan untuk membantu perbaikan ekonomi rakyat kecil."Kalau pemerintah betul-betul ingin membantu rakyat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah, semestinya bunga KUR harus rendah, dan bahkan jika memungkinkan tanpa bunga," kata anggota Komisi VI DPR-RI, Zulkifli Halim di Banjarmasin, Sabtu.Pada diskusi publik "Membedah RUU Tentang Mineral dan Batubara (Minerba)" digelar fraksi PAN DPRD Provinsi Kalsel itu, dikatakan KUR seolah seperti "kur-kur ayam" yaitu istilah dalam bahasa Banjar seolah-olah memberi makan, padahal maksudnya hanya untuk menjerat atau menangkap ayam piaraan yang lepas.KUR yang dikucurkan pemerintah itu guna menumbuh-kembangkan ekonomi kerakyatan, yang pada gilirannya diharapkan mampu mendukung perekonomian nasional, ujar anggota DPR-RI asal daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan itu.Dia mengharapkan setiap bantuan kredit untuk masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah atau buat membangkitkan ekonomi kerakyatan hendaknya tanpa bunga atau setidaknya bunga lunak/rendah. "Karena kalau kredit dengan bunga tinggi sulit mendapatkan keuntungan besar, dan untuk mengembalikan modal dengan pas-pasan pun sudah syukur, bila hal itu terjadi maka gairah ekonomi kerakyatan kemungkinan tak akan maju, tumbuh dan berkemebang. Menurut anggota Komisi VI yang membidangi pertambangan dan UKM, mengaku turut prihatin terhadap kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kalsel karena tergolong kaya dengan sumber daya alam, tapi nyaris tidak dapat menikmati kekayaan alam sendiri. Padahal Provinsi Kalsel memiliki kekayaan hasil hutan dan tambang, yang selama ini hasilnya mengalir banyak keluar dan hanya dinikmati pengusaha asing. Oleh sebab itu, seperti pengusahaan pertambangan batu bara, perlu "moratorium" (penghentian sementara) sebelum penataan ulang kembali. "Karena pada prinsipnya kekayaan alam yang terdapat di daerah tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri dan kesejahteraan masyarakat setempat," katanya pada diskusi publik dipandu anggota fraksi PAN DPRD Kalsel Sjazli Arsyad Abdis.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
