Medan (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Indonesia tidak sepatutnya dipecahbelah oleh identitas apa pun, termasuk partai politik.Pada acara silaturahmi dengan jajaran bupati/walikota dan tokoh agama serta pemuka adat seluruh Sumatera Utara (Sumut) di Grand Ball room Hotel Grand Angkasa, Medan, Kamis malam, Presiden meminta proses demokrasi tidak memutus tali persaudaraan."Alangkah damainya negeri kita kalau tidak dipecahbelah oleh agama, etnis, identitas apa pun, termasuk parpol-parpol," tegasnya.Demokrasi, lanjut dia, meniscayakan kompetisi. Namun, tidak boleh memutus tali persaudaraan. "Kompetisi bisa keras nanti. Itu wajar, tetapi harus teduh. Harus tanpa kekerasan dengan politik-politik yang baik, bukan fitnah dan kampanye negatif," tuturnya. Sekeras apa pun kompetisi yang akan terjadi menjelang Pemilu 2009, Presiden Yudhoyono berharap jangan sampai menimbulkan kekerasan yang akan merusak kesatuan Indonesia. "Sekeras apa pun kompetisi, setelah itu selesai. Setelah itu bersama membangun Indonesia lagi," ujarnya. Presiden mempersilahkan pejabat pemerintah yang ada di bawahnya, termasuk penyelenggara negara, untuk mengikuti masa kampanye tertutup yang telah dimulai sejak Juli 2008. Namun, ia mengingatkan para pejabat pemerintah guna tetap mengutamakan jalannya roda pemerintahan serta mengedepankan pelayanan untuk masyarakat. "Boleh ikut berjuang secara politik kalau pejabat itu jadi bagian Parpol yang ikut pemilu," kata Presiden, "Tapi saya harapkan, jangan lalai jadi abdi pejabat pemerintahan. Meski menjelang Pemilu 2009 situasi politik bisa memanas dan kondisi sosial dapat bergetar, Presiden berharap kebijakan pemerintah tetap dijalankan. "Saya ajak semua komponen untuk mensukseskan Pemilu 2009, dan segalanya itu untuk rakyat," ujarnya. Pada acara silaturahmi itu, juga dilangsungkan dialog antara Presiden dan jajaran pemerintah provinsi Sumut yang dipandu oleh Gubernur Sumut Syamsul Arifin. Presiden yang duduk di panggung bersama Ibu Ani Yudhoyono, didampingi oleh dua menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menbudpar Jero Wacik.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
