- Serta Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah untuk Subsidi Listrik Jakarta, 17/07/08 (ANTARA) - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan Center For Energy And Power Studies (CEPS) PT. PLN (Persero) menyelenggarakan seminar tentang Peranan Listrik dalam Menumbuhkan Perekonomian, serta Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah untuk Subsidi Listrik pada hari ini, Kamis (17/07) di Aula R.M. Notohamiprodjo Departemen Keuangan Jakarta. Acara dibuka oleh Ketua CEPS Ir. Syaiful Bachri, mewakili Dirut PLN serta Sekretaris BKF Drs. Winarto, MPM mewakili Kepala BKF. Hadir sebagai peserta perwakilan dari Departemen Dalam Negeri, Jawa Pos, BKF, Universitas Mulawarman, dan Indonesian Power. Dalam sesi pertama acara ini dibahas mengenai pengalaman melaksanakan investasi ketenagalistrikan di daerah, khususnya di Kalimantan Timur serta studi kasus Kalimantan Timur dalam rangka penerapan desain tarif dasar listrik regional. Menurut hasil penelitian "Studi Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah untuk Subsidi Listrik", kenaikan harga minyak internasional membuat beban subsidi listrik dalam APBN membengkak, sehingga diperlukan alternatif kebijakan antara lain: 1. Penerapan tarif listrik regional tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2005 yang menyiratkan kemungkinan daerah untuk memiliki struktur tarif yang berlaku regional 2. Mengkaji kemungkinan sharing subsidi antara pusat dan daerah Penerapan alternatif kebijakan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan daerah serta tingkat kesiapan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sesi kedua acara ini.(TB)
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008
