Jakarta (ANTARA News) - DPR akan membahas secara intensif mengenai rencana penawaran umum perdana saham (IPO) PT Krakatau Steel (KS) akhir Agustus mendatang, sementara saat ini masih diperdebatkan mengenai siapa yang akan membahasnya."Masih ada tarik-menarik siapa yang akan membahas, apakah Komisi VI atau IX. Apalagi saat ini DPR sedang reses, sehingga kemungkinan akhir Agustus baru bisa dibahas," kata Anggota DPR RI Didik J Rahbini di Jakarta, Kamis.Sampai saat ini masih menjadi perdebatan apakah Komisi VI yang mengurusi bidang BUMN atau Komisi XI yang mengurusi masalah keuangan Negara, yang berhak membahas rencana aksi korporasi KS ini.Didik cuma berharap, keinginan untuk IPO tersebut bukan lah hanya untuk "mengusik" BUMN produsen baja itu, tetapi memang untuk membuka pasar baja di Indonesia agar KS bisa mengembangkan diri. Sementara Pengamat Pasar Modal Dandossi Matram menyatakan, jumlah saham yang akan dilepas KS melalui IPO diperkirakan antara 20 hingga 30 persen atau senilai Rp2,5 trilin sampai Rp3,5 triliun. "Dengan perkiraan valuasi aset KS sekitar Rp13 triliun, maka pelepasan saham sekitar 20-30 persen ke pasar masih diserap oleh pasar," kata Dandossi. Dalam IPO nanti, KS ingin menari dana masyarakat sekitar 200 juta dolar AS yang akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kapasitas produksi KS saat ini sekitar 2,5 juta ton per tahun, dan dengan investasi baru nanti perusahaan ini memperkirakan bisa memproduksi hingga 4 juta ton per tahun. IPO ini dilihat dari manfaatnya meningkatkan tranparansi KS sebagai perusahaan publik. "Dengan IPO profitabilitas perusahaan dapat lebih terukur dengan implementasi "good corporate governance" dan hal itu membuka akses lebih besar untuk memperoleh pendanaan baik dari sektor perbankan maupun pasar modal. Dandossi melihat waktu yang tepat untuk melakukan KS adalah pada akhir tahun ini. "Jika DPR sudah membahas diperkirakan berakhir pada September. Setelah mendapat persetujuan dari DPR ini perlu waktu 3 bulan untuk persiapan, sehingga kemungkinan bisa dilakukan pada Desember mendatang," jelasnya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
