Jakarta (ANTARA) - Pengalihan jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) menjadi hari Sabtu-Minggu sesuai dengan SKB lima menteri tentang penghematan energi listrik disebut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tidak akan efektif."Pengalihan jam kerja PNS saya nilai tidak tepat, sebab jika untuk produksi industri dilakukan secara shift, sedangkan pegawai negeri itu tidak ada shift-nya," ujar Gubernur di Balaikota, Jakarta, Rabu.Pengalihan jam kerja PNS menjadi Sabtu-Minggu disebut Gubernur Fauzi Bowo kurang penting dibandingkan dengan masyarakat melakukan penghematan energi, sehingga PLN tidak perlu melakukan pemadaman bergilir di Jakarta.Gubernur mengajak warga ibukota untuk melakukan penghematan energi listrik di lingkungan rumah dan kantor seperti mematikan lampu penerangan yang tidak perlu, mematikan alat listrik yang tidak terpakai, menggurangi penggunaan pendingin ruangan (AC).Selain itu, menurut Gubernur, lingkungan Pemprov DKI tidak perlu melakukan pengalihan jam kerja menjadi Sabtu-Minggu seperti industri karena ia menilai bahwa penghematan yang dilakukan oleh Pemprov DKI sudah cukup signifikan. Pemprov DKI menargetkan untuk melakukan penghematan listrik hingga 20 persen dari biasanya dengan cara mematikan lampu yang tidak digunakan termasuk mematikan elevator di gedung Balaikota sehingga pegawai harus menggunakan tangga. Pemprov DKI melalui Dinas Pertambangan telah melakukan sosialisasi hemat energi dan air ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI. "Setiap SKPD akan punya penanggung jawab gugus tugas hemat energi," kata Kepala Dinas Pertambangan DKI Jakarta Peni Susanti. Sementara untuk pengaturan jam operasional tempat hiburan malam di ibukota, Gubernur menyebut bahwa hal tersebut sudah ada aturannya sendiri, namun ia menginginkan adanya pengawasan yang lebih ketat. "Saya minta pengawasan di lapangan harus diperketat. Dan itu saya minta kepada aparat yang mengawasi untuk lebih konsekuen melaksanakan aturan itu," katanya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
