Jakarta, 16/07/08 (ANTARA) - Departemen Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang bertempat di The Sultan Hotel Jakarta, pada 16-17 Juli 2008. Rapat Kerja Nasional ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengindentifikasi permasalahan serta menyepakati langkah-langkah perbaikan yang diharapkan dapat didukung dengan komitmen yang tinggi dari setiap Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah. Acara dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan antara lain dihadiri oleh Menteri Keuangan, Wakil Ketua BPK dan Deputi Menpan. Dalam acara Pembukaan Rakernas ini, Pemerintah menyampaikan penghargaan/apresiasi kepada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang telah berhasil menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2007 dengan capaian kualitas tertinggi, yang terdiri dari 14 Kementerian Negara/Lembaga dan 1 Pemerintah Daerah. Kementerian Negara/Lembaga yang dimaksud adalah: 1. Dewan Perwakilan Daerah; 2. Mahkamah Konstitusi; 3. Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Kementerian Negara BUMN; 5. Kementerian Negara Perumahan Rakyat; 6. Komisi Pemberantasan Korupsi; 7. Komisi Yudisial; 8. Dewan Ketahanan Nasional; 9. Lembaga Ketahanan Nasional; 10. Badan Intelijen Negara; 11. Lembaga Administrasi Negara; 12. Departemen Keuangan - untuk pelaporan keuangan Penyertaan Modal Negara; 13. Departemen Keuangan - untuk pelaporan keuangan Pembayaran Bunga Utang; 14. Departemen Keuangan - untuk pelaporan keuangan Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri. Adapun Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan adalah Pemerintah Kota Tangerang. Dengan pelaksanaan Rakernas ini, diharapkan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah, meningkatkan komitmen para pejabat pemerintah terhadap tuntutan akuntabilitas dan transparansi di lingkungannya, dan menyusun rencana aksi dan mewujudkan collaborative actions baik horisontal maupun vertikal untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. "Kita semua patut berbesar hati bahwa kita secara bertahap telah mewujudkan amanat pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Kami mengakui adanya beberapa temuan pokok yang disampaikan oleh BPK dan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk memperbaikinya. Kelemahan dan kekurangan masih terjadi, bukan karena pihak Pemerintah tidak memberi perhatian, namun hal demikian terjadi semata-mata karena diperlukan waktu untuk menyempurnakannya," ujar Sri Mulyani selaku Ketua Tim Pengarah Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dalam Keynote Speech nya.
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008
