Tokyo (ANTARA) - Pemerintah Jepang berencana memberikan grasi kepada sekitar 600.000 pelaku kejahatan minor untuk menandai upacara penobatan Kaisar Naruhito pada 22 Oktober, menurut harian Mainichi Shimbun pada Rabu, mengutip sumber pemerintah rahasia.
Mereka yang akan memperoleh grasi, pembatasan hak hukumnya akan dicabut. Di Jepang mereka yang terbukti bersalah dan dikenai denda dilarang mendapatkan akses dokter, perawat dan sejumlah akses lainnya selama lima tahun.
Baca juga: Kaisar baru Jepang janji berikan yang terbaik bagi rakyat
Ditanya mengenai rencana amnesti pemerintah, Ketua Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan di hadapan awak media, "Kami saat ini sedang mempertimbangkan masalah itu dengan hati-hati. Saya tak bisa berkomentar secara detail."
Saat upacara penobatan mantan Kaisar Akihito pada 1990, sebanyak 2,5 juta orang mendapat grasi. Pada April, Akihito menjadi raja Jepang pertama yang menyerahkan takhta dalam kurun waktu dua abad.
Baca juga: Kaisar Akihito akhiri tahta pada Maret 2019
Baca juga: Kaisar Jepang gemakan sikap ayahnya, sampaikan penyesalan mendalam
Sumber: Reuters
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2019
