Katmandu (ANTARA News) - Nepal dapat memperoleh presiden pertamanya pada akhir pekan ini, kata pejabat pada Selasa, ketika partai Maois dan yang lain melaporkan sejumlah kemajuan untuk mengakhiri kebuntuan pasca-kerajaan. Negara miskin Himalaya itu secara efektif tanpa pemerintahan layak sejak 28 Mei lalu, ketika dewan nasional, yang baru ditunjuk, memutuskan menghapus kerajaan, yang berusia 240 tahun, dan menjadi republik. Namun, Manohar Prasad Bhattarai, sekretaris jenderal dewan nasional Nepal, mengatakan kepada AFP bahwa sebuah badan akan memilih presiden pada 19 Juli. "Ini akan menyiapkan jalan menuju pembentukan pemerintahan baru," katanya. Mantan pemberontak Maois merebut sebagian besar kursi dalam pemilihan umum untuk dewan nasional, namun tidak cukup memiliki suara untuk membentuk pemerintahan tunggal dan harus menghadapi tuntutan dari sejumlah partai oposisi. Pada pekan ini, kemajuan tampak dibuat ketika pembuat undang-undang menyetujui perubahan kepada undang-undang sementara, yang mengijinkan anggota dewan nasional untuk memilih presiden dan perdana menteri melalui pemungutan suara mayoritas sederhana, kata Bhattarai. "Perundingan dengan partai politik lain berlangsung lancar. Kami memperkirakan dapat membentuk pemerintahan dalam waktu satu pekan," kata Jurubicara Maois Khrisna Bahadur Mahara kepada AFP. "Tidak ada konsensus dicapai mengenai nama calon presiden, namun kami mencoba sepakat menyebut nama calon yang sama," katanya. Dewan nasional Nepal bertugas menulis kembali undang-undang negara itu dan juga berfungsi sebagai parlemen nyata hingga pekerjaannya selesai.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
