Banda Aceh (ANTARA News) - Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias meluncurkan buku "Green Province", Aceh Hijau, untuk mendukung pemerintah dalam mengambil kebijakan."Buku ini bukan hanya penting untuk pengambil kebijakan tapi juga bagi pengusaha yang ingin mengetahui potensi hutan Aceh," kata Kepala Bidang Konservasi BRR Aceh-Nias, Saodah Lubis di Banda Aceh, Selasa.Menurut dia, buku yang menghabiskan biaya sebesar Rp500 juta untuk kegiatan survei tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait moratorium logging (jeda tebang hutan). Buku tersebut dinilai dapat menjawab kebutuhan masyarakat Aceh terhadap produksi hasil hutan yang dapat diperoleh menurut kebijakan moratorium logging. Buku dengan judul Pengendalian Pembangunan Lingkungan dan Konservasi di Aceh-Nias Dalam Rangka Perwujudan Kebijakan Green Province itu memberikan informasi tentang potensi hutan Aceh. Informasi yang disajikan antara lain identifikasi beberapa kayu kampung, potensi hasil hutan non kayu yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar hutan dan kondisi kepemilikan tanah. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dan lokakarya, sedang data sekunder diperoleh dari peta vegetasi lahan hutan, peta jalan dan sungai, peta administrasi desa/gampong dan laporan-laporan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan kehutanan. Sebanyak 875 responden dari 17 Kabupaten/Kota di Aceh yang memiliki hutan cukup luas dilibatkan dalam survey tersebut. Buku yang dibuat atas kerjasama dengan Dinas Kehutanan Aceh dan UNDP itu menceritakan pada umumnya masyarakat menyatakan memiliki jenis kayu kampung dan memanfaatkannya untuk kebutuhan sendiri. Hasil survey diketahui bahwa potensi non kayu hutan Aceh luar biasa seperti di Kabupaten Aceh Tengah diketahui baha dari lima batang aren dapat menghasilkan uang sebesar Rp25.000 untuk produksinya. "Bayangkan jika ada sepuluh batang saja, tentu masyarakat kita akan sejahtera," tambahnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
