Menteri LHK upayakan kurangi penggunaan batubara

melihat kondisi Indonesia yang sedang bertumbuh, kita belum mampu realisasikan pengurangan batubara 100 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terkait kesanggupan Indonesia untuk mengurangi penggunaan batubara untuk pembangkit listrik.

"Saya sudah bicara dengan Bapak Ignasius Jonan, kita berani berapa persen tidak menggunakan batubara," ujar Siti pada kegiatan Festival Iklim di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu.

Namun, melihat kondisi Indonesia yang sedang bertumbuh, Siti mengaku Kementerian ESDM belum mampu berkomitmen merealisasikan penghapusan penggunaan energi batubara hingga 100 persen.

Penggunaan energi batubara merupakan tantangan dunia internasional untuk mengatasi perubahan iklim yang terus terjadi.

"Kalau sekarang dunia internasional kerja keras dan perhatiannya ke pengurangan energi seperti batubara," kata dia.

Hampir seluruh negara di dunia bersepakat mengurangi 80 persen penggunaan energi batubara atau sama sekali tidak lagi menggunakan batubara sebagai upaya menjaga perubahan iklim pada 2050.

Persoalan perubahan iklim telah mendapat perhatian dunia internasional sejak 1950-an. Namun saat itu, konsentrasinya lebih kepada deforestasi, belum pada pengurangan energi listrik dari fosil.

Khusus di Tanah Air, ia membenarkan masalah deforestasi dan polusi udara akibat tingginya volume kendaraan, pabrik dan lainnya juga menjadi penyebab perubahan iklim.

"Kalau di kita yang terang-terangan deforestasi itu sudah pasti misalnya penebangan hutan," kata Sekretaris Jenderal DPD RI periode 2006 hingga 2013 tersebut.

Meskipun demikian, pemerintah mengaku telah berupaya untuk menekan perubahan iklim di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta perawatan lahan gambut.

Selain itu, penanaman bakau juga menjadi agenda besar pemerintah untuk menekan perubahan iklim sesuai dengan komitmen kesepakatan Paris.