Baghdad (ANTARA News) - Juru bicara pemerintah Irak pada Senin menyatakan bahwa tipis harapan untuk tercapainya persetujuan keamanan dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) saat ini. "Ada kemungkinan besar mengenai penundaan penandatanganan kesepakatan jangka-panjang antara Irak dan AS, sampai pemerintah baru AS terpilih," kata Ali Ad-Dabbagh, sebagaimana dilansir oleh kantor berita Voice of Iraq, yang dikutip kembali oleh AFP. Percekcokan mereka meliputi jadwal bagi penarikan tentara asing dan bagaimana kedua pihak berusdaha mencapai prestasi maksimal. Perundingan bagi kesepakatan bilateral jangka-panjang mulai Maret, dengan tujuan membuat rancangan pengaturan besar bagi hubungan alamiah masa depan, termasuk masalah keamanan, setelah mandat PBB mengenai Irak berakhir pada penghujung tahun ini. Namun, mereka terlibat perbedaan pendapat mengenai status pasukan AS di Irak dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah Irak, yang menghadapi tekanan kian besar di dalam negeri agar menegakkan kepentingan dan kedaulatan nasional sebelum pemilihan umum tingkat provinsi yang direncanan Oktober, memperlihatkan pendirian keras. Perdana Menteri Irak, Nuri Al-Maliki, telah menyebut perundingan tersebut sebagai kondisi yang memasuki kebuntuan, dan belakangan menuntut jadwal yang diperlukan bagi persetujuan yang ingin dicapai. Pensihat keamanan nasional Irak Muwaffaq Ar-Rubaie pekan lalu bersikeras bahwa setiap kesepakatan harus berisi kerangka waktu bagi penarikan militer AS. Pemerintah AS telah meremehkan semua isi perkataan itu. Menteri Luar Negeri Irak, Hoshyar Zebari, awal bulan ini menyatakan bahwa perluasan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dokumen sementara mengenai kehadiran militer AS di Irak akan menjadi pilihan, seandainya mereka gagal merancang persetujuan jangka panjang sebelum Presiden AS George W. Bush meletakkan jabatan pada Januari tahun depan. Washington Post pada Ahad lalu melaporkan para perunding telah meninggalkan upaya untuk mencapai persetujuan menyeluruh mengenai status jangka-panjang tentara AS di dalam masa jabatan Bush. Malah, satu dokumen sementara sedang dirancang yang akan mengizinkan terus dilancarkannya operasi dasar militer AS setelah berakhirnya mandat PBB. Ad-Dabbagh mengatakan kepada kantor berita Irak, AS berbicara mengenai jumlah tahun, sedangkan Irak berkeras kehadiran Amerika mesti singkat dan tergantung atas kemampuan Irak membangun pasukan Irak. "Tak penting untuk menandatangani persetujuan tepat pada waktunya (akhir Juli 2008), yang penting ialah tujuan yang ingin dicapai pemerintah Irak dengan menandatangani persetujuan ini dengan AS," katanya menambahkan. (*)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
