Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi, mengatakan, dimulainya proses pemilihan umum (Pemilu) dan krisis listrik saat ini tidak akan mengurangi minat investasi asing di Indonesia, mengingat potensi pasar dalam negeri yang besar. "Mereka datang ke sini bukan semata-mata mencari kenyamanan (infrastruktur), tapi mereka datang ke Indonesia karena pasarnya yang besar. Dengan jumlah penduduk 230 juta dan kelas menengah 18 juta orang, itu tiga perempat dari penduduk Malaysia, hampir sebesar Australia dan empat kali lebih besar dari Singapura," kata Lutfi, sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin. Menurut Dia, masalah ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan listrik tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di Amerika Serikat, China dan Vietnam. Lutfi juga mengakui memang ada keluhan dari investor Jepang terkait masalah listrik yang menyebabkan ketidaknyamanan berbisnis di Indonesia. Dia menjelaskan krisis listrik terjadi karena pertumbuhan produksi listrik ternyata tidak bisa mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat. "Dalam tujuh kuartal terakhir (ekonomi) tumbuh di atas enam persen. Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi pada 2010, dengan asumsi proyek pembangkit listrik 10 ribu mega watt(MW) itu jalan, ternyata sudah terjadi sekarang," katanya. Lutfi mengakui, jika krisis listrik terjadi berkelanjutan, investor akan hengkang dari Indonesia dan rencana ekspansi juga terancam dibatalkan. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah berkomitmen mewujudkan pembangunan proyek pembangkit listrik 10 ribu MW. "Untuk proyek 10 ribu MW sekarang realisasinya sudah hampir 7 ribu MW, dana yang dikucurkan investor senilai 5,8 miliar dolar AS," tuturnya. Lutfi optimis pada 2010-2011 pasokan listrik dapat memenuhi kebutuhan konsumsi listrik di Indonesia. "Kita akan bangun 10 ribu MW untuk menaikkan suplai yang baik," jelasnya. Pemilu Sementara itu, dimulainya proses pemilu dinilai tidak akan menurunkan minat investasi, karena justru menunjukkan adanya demokrasi yang menumbuhkan kepastian hukum di Indonesia. Lutfi mencontohkan pada akhir 2004 saat pemilu sebelumnya investasi justru menunjukkan peningkatan. "Di penghujung 2004 grafik investasi naik. Kenapa? Karena tercipta kepastian hukum dan politik. Jadi, demokrasi memicu kenyamanan dan kepastian investasi," katanya. Lutfi menjelaskan realisasi investasi Januari-Juni 2008 sudah mencapai 80,9 persen. "Investasi asingnya lebih dari 160 persen, sedangkan lokalnya terkoreksi hampir 60 persen, tapi secara total pertumbuhan realisasi investasi pada periode itu mencapai lebih dari 80 persen. Itu tanda baha (investor) asing percaya pada kita," paparnya, tanpa menyebut nilai investasi yang jelas. (*)

Copyright © ANTARA 2008