Banda Aceh, (ANTARA News) - Meskipun Pemilu 2009 sudah diambang pintu, namun belum ada rencana penambahan pasukan TNI di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), kata Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo."Tidak ada penambahan pasukan TNI di daerah ini karena situasi keamanan cukup kondusif. Situasi damai yang sudah tercipta ini harus dijaga dan dipelihara bersama seluruh komponen masyarakat di Aceh," katanya menjawab pers seusai serah terima jabatan Pangdam IM dari Mayjen TNI Supiadin AS kepada Meyjen TNI Soenarko di Banda Aceh, Senin. Menghadapi pesta demokrasi mendatang, ditegaskan TNI adalah organisasi profesional di bidang pertahanan yang netral dan tidak memihak pada salah satu partai politik, baik partai nasional maupun parti lokal. "Sikap itu merupakan komitmen TNI yang telah jauh-jauh hari meninggalkan pelibatannya dalam praktik politik praktis di masa lalu dan bila ada prajurit tidak mengindahkannya maka akan ditindak tegas sesuai aturan ," katanya. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kemungkinan adanya kelompok yang akan menyeret TNI untuk kembali berpolitik praktis demi kepentingan politiknya. Acara sertijab Pangdam IM itu juga disaksikan Gubernur Irwandi Yusuf, Wakil Gubernur Muhammad Nazar, para pimpinan DPR Aceh serta beberapa orang mantan petinggi GAM. Dalam konteks menyukseskan agenda nasional Pemilu 2009, TNI, dalam hal ini Angkatan Darat (AD) mempersiapkan kekuatan untuk memberikan bantuan keamanan kepada kepolisian secara proporsional dan profesional sesuai dengan prosedur bantuan TNI kepada Polri. Sementara itu mantan Pangdam TNI Mayjen TNI Supiadin AS yang akan menempati pos baru sebagai Asops Panglima TNI di Jakarta mengharapkan kepada semua komponen masyarakat di Nanggroe Aceh untuk terus merawat perdamaian yang sudah tercipta selama ini untuk meraih kesejahteraan.Pangdam IM yang baru Mayjen TNI Soenarko akan terus melanjutkan tugas yang dilakukan pendahulunya (Mayjen TNI Supiadin AS) dalam pembinaan personel serta bagi tetap terpeliharanya perdamaian yang sedang dinikmati masyarakat di Aceh pasca lahirnya MoU di Helsinki, 15 Agustus 2005. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
