Denpasar, (ANTARA News) - Pemerintah hendaknya mempertimbangkan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) mengingat masyarakat sudah dapat merencanakan sendiri jumlah anak yang diinginkan di masa depan, kata Gurubesar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Prof Dr dr Luh Ketut Suryani SpKj (K)."Pelaksanaan program KB hendaknya yang tidak lagi disertai `tuntutan` pembatasan dua anak," katanya di Denpasar, Senin. Gagasan tersebut disampaikan juga untuk mengantisipasi kecenderungan perkembangan global di sejumlah negara, yang kini mulai kesulitan menambah generasi baru akibat keengganan warganya menjalani proses mengandung dan melahirkan. Psikiater yang lebih banyak berkonsentrasi pada perkembangan anak dan keluarga itu memberi contoh China dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, kini mulai "mengimpor" wanita dari negara lain, karena jumlah penduduk laki-laki jauh lebih banyak. Sementara Singapura kini banyak menawarkan "iming-iming" untuk mendapatkan tambahan penduduk dari negara lain, melalui berbagai program, seperti pemberian beasiswa dan lapangan pekerjaan, hingga kemudian betah dan bersedia beralih kewarganegaraan. Ia yang sejak diluncurkan program KB tidak setuju dengan pembatasan dua anak, mengatakan bahwa yang lebih diperlukan dewasa ini adalah perencanaan keluarga dari sisi pemberian kesempatan dan peningkatan pendidikan. Kemudian penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi pertumbuhan balita, anak-anak, remaja hingga dewasa, sehingga akan menjadi generasi yang tumbuh secara wajar, mendapatkan segala hal yang diinginkan. (*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
