Jakarta, (ANTARA News) - Peran birokrasi pemerintah dipertanyakan hampir di seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan, berkaitan dengan melembaganya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada hampir semua lembaga pemerintah, kata Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni.Padahal, birokrasi punya peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan tak bisa digantikan fungsinya oleh lembaga lain, katanya pada sambutan pembukaan seminar nasional pengawasan reformasi birokrasi dalam perspektif pengawasan di Jakarta, Senin.Peran birokrasi dalam pemerintahan adalah melakukan fungsi inspirasi terhadap aparatur pemerintah untuk melakukan kegiatan inovatif yang sifatnya nonrutin, dengan mengaktifkan sumber-sumber potensial dan menciptakan potensi yang optimal dalam mencapai tujuan pemerintah, ia menjelaskan. Namun ternyata selain telah terjadi KKN maka juga terjadi pelanggaran displin, penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan Indonesia sulit keluar dari krisis yang sedang terjadi, katanya. Menag mengatakan, rendahnya kualitas pelayanan prima menjadi hambatan birokrasi di tanah air. Rendahnya produktivitas, lemahnya daya saing dan kinerja manajemen publik, khususnya yang berkaitan dengan birokrasi pemerintah, termasuk banyaknya persoalan yang timbul dalam pemerintahan selama ini, pada dasarnya menunjukkan rendahnya kemampuan aparatur untuk mencoba peduli dan membantu masyarakat. Ia tak menutup mata bahwa kelemahan tersebut juga disebabkan rendahnya kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) sehingga pelayanan publik tak sesuai dengan harapan. Hal ini tentu saja membawa dampak pada menurunnya legitimasi pemerinah dan pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan yang berkuasa. Semua itu menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintah dewasa ini. Baik dari aspek kelembagaan, ketatatlaksanaan maupun sumber daya aparatur. Mengingat permasalahan birokrasi begitu besar, ia mengatakan, ke depan perlu adanya strategi besar grand strategy bagi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu alternatif untuk solusi atas rendahnya produktivitas, lemahnya daya saing dan buruknya pelayanan masyarakat. Bagi Departemen Agama, ia mengatakan, perlu adanya pengukuran dan penilaian kinerja. Hal ini penting untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang berorientasi kinerja (hasil kerja) pada seluruh satuan kerja di lingkungan Depag. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
