Jakarta (ANTARA News) - Rencana pemerintah bagi pemindahan hari kerja pabrik ke Sabtu-Minggu untuk menghemat pemakaian listrik perlu diikuti dengan jaminan pasokan listrik agar tidak terjadi kerugian bagi pengusaha serta memberikan insentif bagi pengusaha.Ketua Bidang Energi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa di Jakarta, Minggu, mengatakan,pemindahan jam kerja itu harus dibarengi komitmen yang diberikan PLN yakni tidak akan ada lagi pemadaman listrik.Menurut rencana, mulai 21 Juli 2008, perusahaan industri akan diwajibkan mengalihkan satu atau dua hari kerja dalam sebulan ke hari Sabtu dan Minggu."Karena (kebijakan itu) sudah bisa menghemat sehingga mesti ada jaminan tidak terjadi lagi pemadaman listrik, karena pabrik-pabrik `full` (penuh) berproduksi," kata CEO Bosowa Grup itu.Dia mengimbau pemerintah perlu memberikan insentif terhadap rencana penghematan listrik tersebut karena kebijakan itu bisa mengakibatkan penambahan biaya bagi perusahaan dan perlunya sosialisasi pemindahan hari libur pekerja yang biasanya jatuh pada Sabtu-Minggu. "Karena ini menyangkut budaya kerja baru yang memerlukan sedikit waktu sosialisasi," katanya. Erwin mengatakan, "Pemindahan waktu kerja pabrik tidak menjadi masalah besar, karena pabrik biasanya menerapkan sistem kerja tiga `shift` (giliran). Tapi, pemerintah pun mesti memberikan insentif terhadap perubahan yang dilakukan". Erwin menilai upaya penghematan listrik yang dilakukan pengusaha tidak akan mempengaruhi usaha menggerakkan sektor riil. Apalagi, kata kandidat Ketua Umum Hipmi yang akan berlaga dalam Munas Hipmi di Bali 18 Juli mendatang itu, Indonesia memiliki kesempatan luar biasa dari pasar yang berjumlah 200 juta jiwa lebih. "Karena yang utama bagaimana kita bisa mengembangkan produk inovatif dan ide-ide baru di bawa ke pasar. Apalagi sumberdaya alam kita yang begitu besar membuka peluang pada sektor jasa dalam membuka lapangan kerja," katanya. Erwin juga mengatakan, kendala utama lain dunia usaha di Indonesia adalah masih pada kurangnya infrastruktur seperti pelabuhan atau jalan-jalan utama untuk melancarkan distribusi berbagai produk. Masalah lainnya, lanjut Erwin, adalah akses kredit bagi pengusaha di daerah. Untuk itu, dia berharap pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
