Pelantikan DPR, Mobil Presiden dan VVIP memasuki Gedung DPR/MPR RI

Jakarta (ANTARA) - Jelang pelantikan DPR, MPR dan DPR RI sekitar pukul 09.13 WIB iring-iringan mobil Presiden RI dan tamu negara mulai memasuki Gedung DPR/MPR RI melewati pintu depan di Jalan Gatot Subroto, Selasa pagi.

Iring-iringan mobil presiden dengan plat bertuliskan Indonesia warna merah putih tersebut dikawal sejumlah petugas keamanan dengan jumlah berlapis.

Di belakang mobil presiden juga terdapat iringan mobil berplat merah bertuliskan wartawan ikut dalam iringan.

Setelah kendaraan rombongan presiden disusul kendaraan milik sejumlah menteri mulai dari plat RI 41, R1 19, RI 3 dan RI 38 serta beberapa lainnya.

Disusul setelah mobil kendaraan menteri di bagian belakang terdapat iring-iringan mobil konsulat diplomatik terlihat dari plat kendaraan dengan kode khusus CD.

Selanjutnya, di belakang iring-iringan tersebut berjejer mengantre untuk masuk mobil sejumlah duta besar terlihat dari bendera yang terpasang di sisi kiri kendaraan seperti Uni Emirat Arab, Filipina, Brunai Darussalam, Australia, dan lainnya.

Hingga berita ini diturunkan sejumlah kendaraan tamu VVIP masih melintas di Jalan Gatot Subroto menuju gerbang depan gedung DPR/MPR RI.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI, periode 2019-2024 dijadwalkan akan menjalani proses pelantikan di Gedung Nusantara Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Selasa (1/10), mulai pukul 10.00 WIB dan diperkirakan akan selesai pada pukul 11.40 WIB.

Pengucapan janji dan sumpah jabatan akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung serta dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI serta tamu undangan lainnya.

Sebagaimana diketahui jelang pelantikan DPR, MPR dan DPD RI ini, dalam satu minggu terakhir telah terjadi demo yang diinisiasi oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia.

Pedemo mendesak tujuh hal dengan tuntutan utama menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan.

Selain itu pengunjuk rasa juga menuntut UU KPK dan UU SDA dibatalkan serta disahkannya RUU PKS dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.