Wali Kota Malang memastikan bangunan tak ber-IMB segera dibongkar

Sutiaji juga memaparkan berbagai program yang berpihak pada masyarakat, di antaranya layanan dasar kesehatan.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Wali Kota Malang Sutiaji memastikan bangunan-bangunan di daerah ini yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan melanggar peraturan lainnya tidak akan dibiarkan dan segera dibongkar.

"Kebijakan ini memang tidak populis dan saya berani mengambil risiko ini. Pembongkaran bangunan-bangunan tak ber-IMB ini memang harus dilakukan karena sudah sangat lama terjadi pembiaran. Kami harus lakukan itu," kata Sutiaji dalam Refleksi Satu Tahun Kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, di Gedung FISIP Universitas Brawijaya (UB) Malang, Senin.
Baca juga: Wali Kota Malang ajak para mahasiswa rajut kebhinekaan

Ia mengemukakan pembongkaran bangunan-bangunan tidak ber-IMB di wilayah itu tidak dilakukan serta merta dan bertahap. "Ini harus segera dikerjakan, saya tidak ambil pusing dan saya juga tidak khawatir dengan kebijakan yang tidak populis ini, karena sejak awal saya berniat hanya ingin jadi wali kota satu periode saja agar segala kebijakan yang dilakukan tidak berat," ujar politikus Partai Demokrat itu pula.

Selain akan melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan tidak ber-IMB dan melanggar aturan lainnya, Sutiaji juga mereduksi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkot setempat, dari 34 OPD menjadi 28 OPD. "Proses perampingan OPD ini juga cukup panjang dan rumit, tapi alhamdulillah akhirnya bisa," ujarnya pula.

Sutiaji juga memaparkan berbagai program yang berpihak pada masyarakat, di antaranya layanan dasar kesehatan. Pada tahun 2020, warga Kota Malang sudah terkover program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, termasuk kurang mampu, dimana iuan premi mereka ditanggung oleh Pemkot Malang.

"Kami juga menargetkan untuk mengurangi pengangguran dengan mewujudkan kota produktif. Kenapa angka pengangguran, karena ekonomi makro terus jalan dan tumbuh pesat, tetapi ekonomi mikronya stagnan. Harapan kami ekonomi kreatif yang kini juga tumbuh bisa menjadi daya ungkit di Kota Malang," ujar Sutiaji.
Baca juga: Presiden Jokowi Tokoh Bangsa dalam kanvas pelukis Jupri Abdullah

Sutiaji juga berharap pada 2021, pendapatan dari sektor pajak terus meningkat karena potensinya sangat besar, bahkan bisa mencapai triliunan, terutama pajak restoran, pajak parkir dan pajak reklame.

Karena itu, kata Sutiaji, pendapatan pajak daerah yang dikelola Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) itu harus diawasi oleh semua pihak. "Tolong media juga ikut mengawal dan mengawasi masalah pajak daerah ini. Dan, kami akui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus kami selesaikan, seperti infrastruktur termasuk jalan berlubang dan banjir tahunan," ujarnya pula.

Pemerhati lingkungan dari ITN Malang I Wayan Mundra mengatakan sebenarnya Malang memiliki sistem drainase yang lebih baik dari kota lain, hanya saja diredesain lagi sehingga menyebabkan banjir.

"Masalahnya sekarang adalah pemeliharaannya. Secara alami Malang tidak mungkin banjir mulai tahun 1981 sampai sekarang, Sungai Brantas tidak pernah meluap. Banjir kita karena tidak lancarnya air hujan yang jatuh masuk ke sistem drainase yang telah dibuat," katanya.

Karena itu, pemeliharaan sistem drainase perlu ditingkatkan kembali agar terhindar dari banjir. "Mungkin pemeliharaan sistem drainase perlu ditingkatkan lagi, karena beda dengan pemeliharaan taman kota, sehingga anggaran taman kota bisa dialihkan untuk pemeliharaan sistem drainase Kota Malang," ujarnya lagi.

Dalam Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko tersebut, Wali Kota yang diusung Partai Golkar dan Demokrat itu banyak mendapat masukan dari berbagai elemen yang hadir dalam acara tersebut.

"Wali Kota harus konsisten dengan janji-janjinya, sebab banyak yang tiba-tiba amnesia dengan janjinya ketika sudah menjabat," ujar pegiat antikorupsi Lutfi J Kurniawan.

Di sela acara tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PWI Malang Raya dengan FISIP Universitas Brawijaya (UB) Malang. MoU ditandatangani oleh Ketua PWI Malang Raya Ariful Huda dan Dekan FISIP UB Prof Unti Ludigdo.