Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan keanggotaan dalam Dewan Keamanan PBB harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan situasi dunia saat ini. "Indonesia setuju harus ada penataan kembali pada organisasi PBB, karena situasi saat ini berbeda dengan paska Perang Dunia Kedua," kata Presiden Yudhoyono saat jumpa pers bersama Presiden Brazil, Luis Inacio Lula Da Silva, di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu. Jumpa pers digelar usai pertemuan bilateral antara kedua kepala negara yang dilanjutkan penandatanganan tiga kesepakatan kerjasama antarkedua negara. Kepala Negara menjelaskan bahwa kepentingan global saat ini sudah berubah sehingga keanggotaan Dewan Keamanan PBB harus bisa mewakili kepentingan bangsa-bangsa di dunia itu. "Indonesia bersikap positif dan konstruktif untuk perluasan anggota tetap Dewan Keamanan PBB," katanya. Presiden juga menyatakan akan mendukung Brazil jika negara itu diajukan sebagai salah satu negara yang akan menambah jumlah anggota DK PBB yang selama ini hanya terdiri dari lima negara. "Banyak negara yang disebut-sebut tepat untuk jadi anggota tetap DK PBB salah satunya Brazil. Ada juga yang berpandangan Indonesia juga tepat untuk menjadi anggota tetap DK PBB, mengingat Indonesia merupakan negara Muslim terbesar dan negara yang penting di Asia Tenggara," katanya. Oleh karena itu, lanjutnya, jika Brazil meminta dukungan Indonesia untuk menjadi anggota tetap DK PBB, maka Indonesia akan mendukung secara konstruktif dengan pertimbangan yang menyeluruh mengenai perubahan yang baik di PBB. "Karena yang penting perluasan anggota DK PBB bisa mewakili kekuatan-kekuatan bangsa di dunia, antarbenua, dan karakter serta sifat-sifat khusus sebuah bangsa," katanya. Presiden Lula Da Silva dalam kesempatan itu langsung menyatakan terima kasih atas dukungan Indonesia jika Brazil masuk sebagai anggota tetap DK PBB. Menurut dia, PBB saat ini memang harus dimodernisasi agar lebih demokratis antara lain dengan membuka keanggotaan tetap DK PBB. "Banyak hal yang baru di dunia secara geografis, politik, dan sosial ekonomi, dan itu harus diekspresikan dalam DK PBB agar lebih representatif," katanya. Presiden Lula menambahkan Brazil dan Indonesia akan bersama-sama berjuang agar tujuan ini bisa berhasil. (*)

Copyright © ANTARA 2008