Pemkot tunggu koordinasi pemprov terkait warga Mataram di Wamena

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, menunggu koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terkait dengan rencana evakuasi warga NTB di Wamena, Papua yang mengungsi akibat kerusuhan di daerah tersebut.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi berapa data warga Kota Mataram dari 153 warga NTB yang akan dievakuasi di Wamena," kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Asnayati di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, dalam hal ini pemerintah kota sifatnya menunggu karena sudah menjadi masalah antarprovinsi, dan semua kewenangan penanganan menjadi bagian dari pemerintah provinsi.

"Dengan demikian, kami sifatnya koordinasi dan menunggu informasi dari pemerintah provinsi agar apa yang dilakukan terhadap semua warga NTB di Wamena penanganan sama," katanya.

Dikatakan, pemerintah provinsi juga tidak bisa serta merta langsung menyerahkan masalah ini ke pemerintah kota sebab masalah itu sudah menjadi masalah antarprovinsi dan perlu dikoordinasikan secara intensif.

Di samping itu perlu dilakukan pemetaan apabila ada dari warga yang akan dievakuasi berasal dari Kota Mataram. Pemetaan yang dimaksudkan antara lain, mencari tahu apa pekerjaannya dan data-data lainnya.

"Siapa tahu mereka bukan orang terlantar, melainkan PNS, pengusaha, transmigrasi atau lainnya, sebab mereka sudah memiliki kartu tanda penduduk di sana," katanya.

Namun demikian, pada prinsipnya Dinsos Mataram siap memberikan penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yakni terkait dengan masalah sosialnya.

"Jadi kita tidak bisa juga langsung mengembalikan kekeluarganya karena itu bisa menimbulkan masalah lagi. Karena itu, pemerintah provinsi dalam hal ini tetap berperan," katanya.

Sementara Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang sebelumnya mengatakan, hal itu menjadi bagian masalah yang dipikirkan bersama.

"Kita tentunya tidak ingin negara kesatuan ini berada pada posisi yang tidak terbangun rasa memiliki. Dimana pun di negeri ini selama berlabel Indonesia, seluruh warga negara memiliki hak perlakuan yang sama," katanya.

Pemerintah kota, katanya, akan melakukan koordinasi intensif setelah warga NTB tersebut riil dikembalikan dan didata berapa jumlah dan dari daerah mana saja.

"Prinsipnya, tidak boleh ada warga Indonesia yang sengsara karena negara pasti menjamin dan dimana kaki dipijak di situ langit dijunjung," katanya menutup.