Jakarta (ANTARA News) - Angka total fertilitas kelahiran penduduk Indonesia (TFR - total fertility rate) selama 2002-2007 stagnan atau tetap 2,6 artinya setiap ibu rata-rata memiliki 2,6 anak sehingga merupakan "lampu kuning" jajaran BKKBN dan masyarakat untuk menurunkan angka TFR pada 2009, kata Kepala BKKBN Pusat Sugiri Syarief."Penyebab Stagnan TFR selama lima tahun antara lain belum meratanya kesertaan program KB bagi keluarga miskin di daerah terpencil dan tertingal serta berkurangnya petugas lapangan KB (PLKB) di daerah yang berpindah profesi lain," katanya dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia (HKD) yang jatuh 11 Juli 2008 di Jakarta, Jumat.Menurut Sugiri, untuk mempercepat penurunan TFR, menaikkan jumlah peserta KB, menurunkan angka kematian bayi (AKB) yang masih 35 per 1000 kelahiran dan angka kematian ibu (AKI) yang masih 307 per 100 ribu kelahiran, BKKBN memprogramkan bantuan alat kontrasepsi (Alkon) KB secara gratis bagi keluarga miskin, keluarga yang tinggal di daerah tertinggal dan terpencil. Pemberian alkon gratis juga disertai bantuan biaya transportasi bagi keluarga miskin serta BKKBN bekerjasama LSM bergerak bidang KB dan pemberdayaan perempuan bertekad menyukseskan program KB dan kependudukan, seperti Asyiyiah MUhammadiyah, Fatayat dan Muslimat NU seta mengangkat pegawai tidak tetap PLKB sebanyak 10.000 orang.Sugiri berharap, DPR dapat menyetujui kenaikan anggaran BKKBN dari Rp1,3 triliun 2008 menjadi Rp2,5 T pada 2009 dan Rp4 T pada tahun berikutnya, sehingga program BKKBN berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan pendududuk serta mewujudkan kesejahteraan keluarga.Penduduk Indonesia saat ini sekitar 225 juta jiwa atau nomor empat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat (AS), persoalan kependudukan khususnya pertumbuhan pendududk yang saat ini mencapai 1,39 persen per tahun masih menjadi permasalahan, atau setiap tahun penduduk Indonesia bertambah sekitar 3,5 juta jiwa.Sementara itu, UNFPA Jakarta dalam pernyataannya antara lain meyebut bahwa KB merupakan hak asasi manusia. Akan tetapi sekitar 200 juta perempuan di negara berkembang, termasuk Indonesia masih belum dapat mewujudkan hak ini karena mereka tidak mampu mengakses KB. Di sisi lain, keluarga yang bisa mengakses layanan KB tidak menggunakannya karena tidak menyadari pentingnya ber-KB.BKKBN juga telah mencanangkan digunakan teknologi informasi untuk mempercepat jalur komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan petugas di lapangan. Kemudahan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan program keluarga berencana (KB).Sejumlah kegiatan dalam memperingati HKD 2008, antara lain seminar yang diadakan Koalisi Indonesia untuk kependudukan dengan tema "Pembangunan Kependudukan sebagai prioritas Pembangunan Nasional" di Jakarta (21/7), serta seminar yang dilaksanakan oleh Laskar Arif Rahman Hakim dengan tema "Keluarga Sejahtera Berwawasan Kebangsaan" di Istana Bogor, 23 Juli 2008 dan akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
