Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia, Boediono, mengatakan program linkage bank umum dengan BPR yang didorong oleh Bank Indonesia tidak berbenturan dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digerakkan pemerintah. "Tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Kedua program ini bukan saling meniadakan," kata Boediono dalam acara penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) program linkage antara 20 bank umum dengan 148 BPR/BPR syariah di Jakarta, Kamis. Menurut Boediono, program linkage telah dijalankan BI sejak tahun 2004 dan hingga Juni 2008 telah berhasil menyalurkan kredit ke sektor UMKM sebesar Rp5,957 triliun, sementara nilai KUR yang dijalankan pemerintah sejak Nopember 2007 hingga saat ini sudah mencapai sekitar Rp8 triliun. "Selain terus mendorong program linkage, BI juga peduli dengan program-program lain yang tujuannya sama yaitu membantu sektor UMKM. Prinsipnya kita membuka akses sebanyak mungkin bagi pengusaha kecil dan mikro," katanya. Dikatakannya, kepedulian dan keberpihakan terhadap sektor UMKM harus terus ditingkatkan dan dijadikan misi bersama, karena pengusaha mikro kecil menengah merupakan pilar ekonomi nasional dari sisi jumlah dan potensinya. "Untuk itu perbankan harus peduli dan berpihak tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian. Begitu pula BPR sebagai ujung tombak dalam mendorong perkembangan UMKM," katanya. Menurutnya berkembangnya sektor UMKM selain membantu sektor ekonomi juga membantu kemajuan demokratisasi. "UMKM selain pencipta lapangan usaha dan pemerataan lapangan kerja juga benih untuk menjadi pilar ekonomi dan demokrasi. Karena demokrasi tanpa kelas menengah yang tangguh tidak akan kuat karena hanya akan dikuasai beberapa kelompok saja. Untuk itu kelas menengah harus dibangun dengan baik," katanya. Dalam kesempatan itu, Boediono mengatakan pihaknya akan memikirkan permintaan banyak nasabah UMKM yang menginginkan agar suku bunga kredit yang didapat dari program linkage diturunkan dan mempermudah proses penjaminan serta pencairan kredit. "Kita akan pikirkan bersama. BI akan mendukung untuk mempermudah dan meringankan lagi ongkos pembiayaannya. Karena biaya administrasi untuk kredit kecil biasanya memang besar. Jadi kita pikirkan untuk bisa mengurangi biaya seperti keuntungan atau biaya administrasinya sehingga suku bunga bisa diturunkan," katanya. Boediono mengharapkan program linkage bisa terus dilanjutkan dengan meningkatkan koordinasi dalam komite antar sektor terkait linkage program untuk menyelesaikan berbagai masalah. Boediono juga meminta agar bank umum peserta program linkage juga membantu meningkatkan kualitas BPR dengan memberikan asistensi teknik terhadap BPR. Dalam kesempatan itu ditandatangani SP3K antara 20 bank umum dengan 148 BPR/BPRS dengan total nilai kredit Rp979 miliar, antara lain Bank Mandiri dengan 3 BPR senilai Rp111,6 miliar, BNI dengan 3 BPR senilai Rp75 miliar, Bank Bumi Putera dengan 8 BPR senilai Rp23,975 miliar, Bank Sinar Mas dengan 3 BPR senilai Rp190 miliar, Bank Niaga dengan 3 BPR senilai Rp20 miliar. Selain itu, Bank Jabar Banten dengan 6 BPR senilai Rp25,5 miliar, BII dengan 28 BPR senilai Rp213,8 miliar, HSBC dengan 3 BPR senilai RP675 juta, Bank Danamon dengan 29 BPR senilai Rp174,75 miliar, Bank Mega dengan 8 BPR senilai Rp41 miliar, BRI dengan 5 BPR senilai Rp14,9 miliar, BCA dengan 16 BPR senilai Rp12,45 miliar, Bank Muamalat Indonesia dengan 9 BPR senilai Rp17,3 miliar, Bank DKI dengan 2 BPR senilai Rp7 miliar, Bank syariah Mandiri dengan 3 BPR senilai Rp10,39 miliar, UOB Buana dengan 10 BPR senilai Rp10,319 miliar, BPD Papua dengan 1 BPR senilai Rp1 miliar, Bank Nagari dengan 10 BPR senilai Rp9,5 miliar, Bank Lippo dengan 2 BPR senilai Rp20 miliar dan BPD Sumsel dengan 1 BPR senilai Rp150 juta. (*)
Copyright © ANTARA 2008
