Jakarta (ANTARA News) - Bappenas mengungkapkan rendahnya tingkat penyerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diseluruh Indonesia yang hingga 9 Juli 2008 baru mencapai 16,41 persen diperkirakan karena proses verifikasi kartu BLT yang cukup ketat oleh pihak PT Pos dan Badan Pusat Statistik (BPS). "Untuk tahap pertama seharusnya sudah mencapai 30 persen, namun sekarang masih sekitar 16 persen. Sehingga jika kupon BLT sudah sesuai dengan penerima seharusnya langsung saja diberikan. Namun, karena verifikasi yang lebih ketat semua jadi agak terlambat," kata Deputi Kemeneg PPN/Bappenas Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bambang Widiyatmo, di Jakarta, Rabu. Bambang menjelaskan, pihaknya optimis penyerapan BLT tahap pada bulan dua bulan terakhir akan jauh lebih cepat mengingat adanya perbaikan sistem verifikasi di lapangan. Menurut data PT Pos Indonesia (Persero) Rabu (9/7) pukul pukul 11.45 WIB pencairan dana BLT telah mencapai Rp936,377 miliar kepada 3.121.258 Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau sekitar 16,41 persen. Ditanya tentang pelaksanaan pencairan dana BLT pada 2009 yang disepakati hanya untuk 3 hingga 6 bulan, Bambang menjelaskan bahwa hal itu telah memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM yang telah habis diserap dalam satu tahun pascakenaikan. Dengan demikian, ia mengemukakan, jumlah BLT yang akan disalurkan pada 2009 maksimal sebesar Rp11,5 triliun kepada 19,01 juta RTS, padahal Bappenas telah mengusulkan sekitar Rp23 triliun untuk dicairkan selama 12 bulan. "Sisa anggaran BLT akan digunakan untuk program penciptaan lapangan kerja terutama di pedesaan," katanya. Lebih lanjut, ditambahkan, anggaran untuk pencetakan kupon berdasarkan data terbaru BPS pada September 2008 akan dimasukkan dalam anggaran total BLT tahun 2009. "Untuk 2009 kita akan memakai data angka kemiskinan yang baru," ujar Bambang menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
