Semarang (ANTARA News) - Forum Pemuda Penyelamat Partai Golkar (FPPPG) Provinsi Jawa Tengah tetap mendesak Ketua DPD Partai Golkar Jateng, Bambang Sadono, mengundurkan diri sebagai pemimpin partai menyusul kekalahannya pada Pemilihan Gubernur Jateng 22 Juni 2008. "Kalau ketua tidak lagi bisa menjadi figur partai, ia lebih baik mundur. (Langkah) itu sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemimpin kepada partai," kata Petit Widyatmoko mewakili FPPPG di Semarang, Rabu. Ia mengungkapkan, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jateng Noor Achmad, yang kala itu menjabat sebagai Ketua Bappilu, menjelang Pilgub Jateng pada 22 Juni 2008 mengatakan pasangan Bambang Sadono-Muhammad Adnan mampu meraih 7,5 juta suara. Akan tetapi, katanya, ternyata dalam Pilgub Jateng, duet yang dijagokan PG hanya mendulang 3,1 juta suara, padahal cawagubnya, Muhammad Adnan adalah Ketua PWNU Jateng. "Pada Pemilu 2004, Partai Golkar Jateng meraih 2,8 juta suara sehingga apa betul dari warga NU hanya 300 ribuan suara," kata Petit. Sehari setelah kekalahan Bambang dalam pilgub, muncul wacana menggelar musdalub dan memisahkan rangkap jabatan Ketua DPD "ex officio" Ketua Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (Bappilu). Dewan Penasihat DPD PG Jateng juga meminta Bambang mengundurkan diri. Namun kubu Bambang Sadono kemudian mengumpulkan pengurus DPD kabupaten dan kota, yang diperoleh hasil DPD tidak menghendaki musdalub. DPD PG Jateng, melalui Wakil Ketua PG Jateng, Noor Achmad, Senin (7/7) mengatakan bahwa 31 dari 35 DPD se-Jateng menolak digelar musdalub, sebagaimana surat pernyataan yang mereka kirimkan ke DPP. Pernyataan Noor Achmad tersebut dibantah oleh Petit, yang menuding Noor Achmad telah melakukan pembohongan publik, sebab sejumlah DPD ternyata memberikan pernyataan yang berbeda dengan apa yang disampaikan Noor Achmad. "Pernyataan 31 menolak musdalub itu tidak benar dan merupakan pembohongan publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Keresidenan Kedu, Surakarta, dan daerah lainnya," klaim Petit. Ia mengingatkan PG Jateng agar meninggalkan gaya memobilisasi dan klaim dukung-mendukung, apalagi dengan paksaan, yang bukan merupakan budaya PG. Sejak kekalahan dalam pilgub, kesolidan PG Jateng memang retak karena muncul polemik antara pihak yang menginginkan pergantian ketua, sedangkan kubu lainnya menganggap Bambang Sadono masih layak dipertahankan. Menurut Petit, untuk menjaga kekompakan dan keutuhan partai agar bisa menang dalam Pemilu 2009, FPPPG mendesak Korwil VII DPP PH untuk Wilayah Jateng-D.I. Yogyakarta segera mengambil sikap dan tindakan tegas atas polemik dan permasalahan yang berkembang di DPD PG Jateng. "Nasib Bambang Sadono akan ditentukan DPP dalam minggu ini," kata Petit. Dalam surat bersama DPD PG se-Keresidenan Kedua yang dikirimkan ke Ketua Umum DPP PG, dalam poin ke-6 disebutkan, mereka menyerahkan kebijakan PG Jateng kepada DPP dan siap mendukung kebijakan DPP. Dalam surat bersama ini tidak ada satu poin yang menuntut digelar musdalub.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008