"Kita punya PR bersama yaitu kita harus membuat indeks pembangunan keluarga (IPK) yang sudah ditetapkan 2020 targetnya mencapai 50,3," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Maumere, Nusa Tenggara Timur, Jumat.
Baca juga: Kepala BKKBN: RKUHP jangan menghambat promosi kesehatan reproduksi
Hasto mengatakan, belum ada satu negara pun yang menetapkan IPK, selama ini hanya ada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Karena itulah, pendataan keluarga sangat penting juga dalam rangka memajukan Kampung KB, kata Hasto.
IPK mengukur bagaimana ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia, yang menjadi indikator pembangunan pemerintah.
BKKBN telah ditetapkan sebagai lembaga yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 untuk menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Baca juga: Kepala BKKBN: Al Quran anjurkan jarak kehamilan 30 bulan
Untuk mengukur pembangunan keluarga, BKKBN telah melakukan kajian indikator pembangunan keluarga yang sedang dikembangkan dalam delapan dimensi yaitu dimensi legalitas, agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial/budaya, dan psikologis.
"Kita punya tugas pembangunan keluarga. Kita punya Kampung KB bukan hanya menyiapkan generasi yang unggul tapi menyiapkan hard skill, soft skill dan juga life skill bagaimana kita punya ketahanan keluarga yang baik," ujar Hasto.
Hasto berada di Maumere NTT menghadiri puncak peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati pada 26 September. Ia juga meninjau pelayanan kesehatan untuk mendukung KB di rumah sakit dan Puskesmas.
Baca juga: Kepala BKKBN tanggapi usia nikah 19 tahun yang ditetapkan DPR
Baca juga: Jarak kehamilan terlalu dekat bisa sebabkan anak kleptomania-sombong
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
