Jakarta (ANTARA News) - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Program Pembangunan (UNDP) sebagai koordinator donor internasional menghibahkan 15 juta dolar Amerka Serikat (AS) bagi Komite Pemilihan Umum (KPU) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. "Kami meyakini bahwa masyarakat internasional berkepentingan pula terhadap penyelenggaraan Pemilu 2009, mengingat Indonesia merupakan kekuatan demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan AS," kata Menteri Negara Perencanaan Pembanguan Nasional (Meneg PPN)/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, di Jakarta, Rabu. Setelah penandatanganan dokumen proyek UNDP Multi-Donor Programme-Support to Indonesia`s Democratic Elections dan Pencanangan Kegiatan Dukungan untuk Penyelenggaraan Pemilu 2009 di Gedung Bappenas, ia menjelaskan, pemerintah sebenarnya membutuhkan sekira 30 juta dolar AS pembiayaan asing dalam mendukung Pemilu 2009, dan 21 juta dolar AS ditargetkan dari UNDP, sedangkan sisanya berasal dari hibah bilateral. "Pada 21 Juli nanti kita akan mengundang seluruh dubes yang mendukung pemilu di Indonesia untuk mempertegas komitmen mereka," jelasnya. Dia menambahkan, proyek hibah bantuan teknis itu akan berlangsung hingga 2010, dengan 10 juta dolar AS diharapkan cair pada 2009, dan 5 juta dolar AS pada 2010. Menurut dia, meski nilai hibah UNDP lebih rendah dari harapan, target 30 juta dolar AS akan bisa dipenuhi dari mobilisasi bantuan internasional. Dia mengatakan, angka hibah dari UNDP itu masih lebih rendah daripada tahun 1999 yang mencapai sekitar 200 juta dolar AS dan 2004 sebesar 32 juta dolar AS, dengan total pembiayaan asing 90 juta dolar AS. Dia mengharapkan seluruh pembiayaan asing akan masuk melalui multi donor tersebut sehingga negosiasi dan evaluasi hanya berlangsung melalui satu pintu Sementara itu, Country Director UNDP Indonesia Hakan Bjorkman mengatakan, dari angka itu, baru Kanada yang telah menandatangani hibah senilai 2,3 juta dolar AS. "Setahu saya beberapa negara, seperti Australia, Spanyol, Swedia, AS, Belanda sudah menyatakan tertarikannya," katanya. Ia mengemukakan pula, pihak dana bantuan AS (USAid) diperkirakan akan memberikan bantuan melalui jalur terpisah, bukan multi-donor. Sedangkan, Deputi Kemeneg PPN/Bappenas bidang Politik Hukum dan Keamanan, Bambang Sutedjo, mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nantinya akan mengaudit hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya. "Jika ada pencairan pada tahun ini, maka dana itu akan masuk dalam APBN 2008. Kalau tahun depan yang masuk ke APBN 2009. Pokoknya, kita sesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
