Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar pada masa tiga kepemimpinan terakhir (Harmoko, Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla) mempunyai pola politik komunikasi yang perlahan-lahan bergeser dari partai yang semula hegemonik menjadi partai yang berorientasi pada pasar (Market Oriented Party/MOP). Hal itu terungkap dalam tesis Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chaerul Azwar yang berhasil dipertahankannya di depan tim penguji pasca sarjana Ilmu Komunikasi UI di Kampus UI Salemba, Selasa (8/7) malam. Dalam tesis yang dibimbing Prof Sasa Djuarsa Senjaja, Rully menyebutkan, Golkar pada era Harmoko (1993-1998) merupakan partai hegemonik yang menyatu dengan kekuasaan serta tidak otonom, terutama dari dewan pembina dan militer. Selain itu, pada kurun waktu tersebut partai berlambang beringin ini eksis dalam situasi yang tidak kompetitif, tidak terjadi rotasi kekuasaan secara normal dan tidak memandang perlu pasar. "Karenanya politik komunikasi yang dipakai adalah politik kontrol dan penguasaan media," katanya. Di era Akbar Tandjung (1998-2004), menurut Rully, posisi Golkar berada di luar kekuasaan, sehingga Golkar lebih bebas memainkan peranan politiknya. Dijelaskannya, politik komunikasi Partai Golkar saat itu adalah tidak menentang pasar dan Golkar bergerak ke arah menjadi MOP. "Sejumlah produk politik Golkar seperti kepemimpinan, simbol, konstituensi, pola rekrutmen keanggotaan, penampilan anggota DPR di parlemen serta event-event partai dirancang berdasarkan riset pasar untuk kemudian disesuaikan dengan kemauan pasar," katanya. Indikator MOP tersebut diukur berdasarkan empat aktivitas utama, yakni penyelidikan pasar, adaptasi prilaku, implementasi di organisasi serta penyampaian prilaku baru itu ke publik. Selanjutnya, di era Jusuf Kalla (2004-2009), menurut Rully, posisi partai dengan kekuasaan kemudian berubah dengan naiknya Kalla sebagai wapres dan selanjutnya Golkar berada dalam kekuasaan. Meski begitu, katanya, posisi politik Golkar di pemerintahan juga unik dan tidak dominan, karena Kalla menjadi pimpinan Golkar setelah menjabat wapres. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008