Panglima TNI: Gagalkan pelantikan presiden akan berhadapan dengan TNI

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan pihaknya akan bersikap tegas kepada siapapun yang bertindak anarkistis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional.

"Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI," tegas Panglima TNI dengan lantang, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

Dalam aksi unjuk rasa, ditegaskan Panglima, tugas TNI adalah mendukung, memberikan perbantuan kepada Polri dalam memberikan tugas keamanan.

TNI bersama polisi telah melakukan berbagai upaya pengamanan, termasuk di sekitar Gedung DPR maupun obyek vital lainnya.

Hadi merinci ada enam titik untuk pengamanan dua tempat strategis itu yang ditempatkan personel, yakni kawasan Lembaga Kedokteran Gigi (Ladokgi) TNI Angkatan Laut, pintu utama Gedung DPR-MPR.

Kemudian, depan BPK Pejompongan, persimpangan Slipi yang mengarah ke Petamburan dan Palmerah, serta pintu belakang Gedung DPR-MPR.

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto mengatakan aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di Gedung DPR RI yang dimulai secara elegan serta damai berangsur diambil alih sekelompok orang yang bertujuan menciptakan kerusuhan.

Wiranto menegaskan bahwa aksi unjuk rasa akan diubah menjadi gelombang baru dengan tujuan menduduki Gedung DPR RI sampai menggagalkan pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang akan berlangsung 1 Oktober 2019 mendatang.

Bahkan lebih lanjut, menurut Wiranto gelombang baru ini akan dimanfaatkan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

“Kami mengapresiasi gerakan mahasiswa yang bernuansa mengoreksi rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR RI. Tapi sayang gerakan mahasiswa yang elegan itu pada malam hari diambil alih oleh perusuh dengan melawan petugas," kata Wiranto.