Ternate (ANTARA News) - Warga Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) mengancam akan memboikot pemilu 2009 dengan cara tidak menggunakan hak pilih (golput), jika pemerintah pusat tidak memekarkan Morotai menjadi kabupaten tersendiri."Semua warga di Pulau Morotai sudah sepakat bahwa jika pemerintah pusat tidak memekarkan wilayah itu menjadi kabupaten tersendiri, maka akan memboikot pemilu 2009. Semua tidak ada yang menggunakan hak pilih," kata seorang tokoh pemuda dari Pulau Morotai Sukri di Ternate, Selasa.Selain itu, warga di pulau bekas pusat pertahanan tentara Sekutu pada Perang Dunia II di Asia Pasifik tersebut, juga tidak akan membayar semua jenis pajak serta akan memboikot aktivitas pemerintahan diseluruh wilayah di pulau itu.Menurut Sukri, Pulau Morotai sangat memenuhi syarat menjadi kabupaten terutama kalau dilihat dari segi kekayaan potensi sumber daya alam. pulau ini memiliki potensi lahan pertanian, hasil perkebunan, hasil tambang dan hasil perikanan yang melimpah.Pulau Morotai juga memiliki potensi sektor pariwisata yang sangat menarik untuk menarik wisatawan, di antaranya sisa-sisa Perang Dunia II serta panorama pantai dan taman laut, seperti yang terlihat di Pulau Dodola. "Dukungan politik dari Pemkab dan DPRD Halut serta dari Pemrov dan DPRD Malut juga sudah ada. mereka sudah mengeluarkan surat persetujuan pemekaran Pulau Morotai menjadi kabupaten," katanya. Bahkan Pemprov Malut telah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah melalui APBD sebagai bantuan dan awal bagi Morotai setelah resmi menjadi kabupaten, jadi seharusnya tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak memekarkan Pulau Morotai menjadi kabupaten tersendiri. Apalagi mengingat kondisi pembangunan di Pulau Morotai masih tertinggal sehingga dengan dimekarkan menjadi kabupaten, dapat lebih memacu pembangunan di pulau tersebut, karena pendekatan pembangunanya nanti bukan lagi sebagai kecamatan tapi sebagai kabupaten. Sebelumnya Asisten I Sekdaprov Malut Muchtar Daeng Barang membenarkan bahwa Pemkab dan DPRD Halut serta Pemrov dan DPRD Malut telah mengeluarkan rekomendasi pemekaran Pulau Morotai menjadi Kabupaten, namun keputusan akhir mengenai hal itu berada di pemerintah pusat.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
