Bangkok, (ANTARA News) - Mahkamah Agung Thailand Selasa membuka persidangan perkara korupsi yang dituduhkan kepada perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra, dalam pengadilan kriminal pertama sejak sejak kudeta hampir dua tahun yang lalu. Thaksin dituduh menggunakan pengaruh politiknya untuk membantu isterinya, Pojaman, membeli real estat terbaik di Bangkok dari Bank Sentral dengan harga miring. Mereka masing-masing menghadapi tuntutan hukuman 13 tahun penjara jika terbukti. Karena perkara ini disidangkan di Mahkamah Agung, maka mereka tidak mendapatkan kesempatan hak pengajuan banding. Miliuner yang dikenal flamboyan, pemilik klab sepakbola Manchester City itu, dan isterinya tidak hadir dalam persidangan pertama. Para penahsehat hukum mereka minta izin kepada para hakim agar persidangan pertama bisa dimulai dengan ketidakhadiran mereka. Pihak militer menuduh Thaksin menyebar-luaskan korupsi ketika para jenderal yang setia kepada kerajaan menggulingkan pemerintahannya pada kudeta tak berdarah September 2006. Meskipun penguasa militer lebih dari setahun memerintah, ini adalah kasus pertama baginya untuk menghadapi pengadilan. Pemeriksaan dimulai dengan pertanyaan para hakim kepada jaksa penuntut umum untuk memanggil saksi pertama, yakni mantan perdana menteri Banharn Silpa-archa. Pendahulu Thaksin lainnya, Chuan Leekpai, juga hadir di ruang pengadilan dan diperkirakan dia juga akan memberikan kesaksian berikutnya. Kasus berpusat pada apakah Thaksin sebagai perdana menteri telah mengawasi langsung atas Dana Pembangunan Lembaga Keuangan bank sentral, yang menjual tanah kepada Pojaman dengan harga sepertiga dari harga perkiraan. Banharn dan Chuan diperkirakan akan ditanyakan pendapatnya mengenai apakah, bila benar, ada pengaruh perdana menteri terhadap badan itu. Kasus ini pertama-tama dikenakan terhadap para pembantu Thaksin dan keluarganya, dalam bulan ini. Setelah kasus Thaksin, Mahkamah Agung Selasa akan memutuskan apakah mereka melanjutkan sidang dengan tuduhan-tuduhan kecurangan terhadap ketua parlemen kepercayaan Thaksin, yakni Yongyut Tiyapairat. Sementara itu Mahkamah Konstitusi sedang berunding mengenai apakah Menteri Luar Negeri Noppadon Pattama, yang suatu ketika menjadi penasehat hukum pribadi Thaksin, juga melakukan pelanggaran hukum dengan menandatangani satu kesepakatan dengan Kamboja, mengenai sengketa candi yang kontroversial di perbatasan mereka, demikian diwartakan AFP. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
