Ramallah (ANTARA News) - Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad, Senin, menyatakan Israel tak mengizinkan penyerahan uang tunai ke berbagai bank di Jalur Gaza bagi pembayaran gaji pegawai keamanan dan sipil di wilayah kantung tersebut. "Kami akan menghadapi masalah sesungguhnya untuk membayar gaji bulan ini kepada pegawai di Jalur Gaza karena Israel tak mengizinkan pengiriman uang tunai ke semua bank Jalur Gaza," kata Fayyad pada pertemuan mingguan kabinetnya di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan. Fayyad, yang juga adalah Menteri Keuangan dalam kabinetnya, mengatakan perhitungan jumlah gaji tersebut sudah dikirim ke bank di Jalur Gaza, "tapi masalahnya berada pada Israel, yang tak mengizinkan pengiriman uang tunai ke semua bank di Jalur Gaza". Dalam satu pernyataan yang dikirim kepada wartawan pada akhir pertemuan itu, kabinet Palestina yang berpusat di Ramallah mengutuk tindakan Israel terhadap Palestina dan perluasan permukiman di Tepi Barat. "Militer Israel memberlakukan larangan keluar rumah di desa Ni`lin di dekat Ramallah untuk hari kelima berturut-turut, menyita banyak lahan di desa tersebut dan menindas warganya," demikian antara lain isi pernyataan kabinet itu, sepewrti dilaporkan Xinhua. Setelah Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) menguasai Jalur Gaza pada pertengahan Juni tahun lalu, Israel memberlakukan blokade ketat atas Jalur Gaza, termasuk pada sektor perbankannya, dan mencap daerah kantung tersebut sebagai wilayah yang bermusuhan. Abbas kemudian membubarkan pemerintah pimpinan HAMAS menyusul pengambil-alihannya atas Jalur Gaza dan menunjuk pemerintah dukungan Barat pimpinan Fayyad di Tepi Barat. Meskipun terjadai pengambil-alihan Jalur Gaza oleh HAMAS, Pemerintah Persatuan Nasional Palestina terus membayar gaji sebanyak 700.000 personil keamanan dan pegawai pemerintah Palestina. (*)
Copyright © ANTARA 2008
