Pakar asing sebut Pancasila dapat jadi dasar geopolitik dunia

Jakarta (ANTARA) - Pancasila dapat menjadi dasar untuk merancang model geopolitik dunia yang sarat dengan kepentingan dan pengaruh kekuasaan berbeda (multipolar), kata peneliti politik dari Harvard University dan Rand Corporation, Prof Jonah Blank di Jakarta, Kamis.

Blank menjelaskan Pancasila mengatur nilai dasar yang memungkinkan kompromi, dialog, dan negosiasi jadi penekanan utama dalam mengatasi perbedaan.

"Pancasila, sepanjang penelitian saya, menjadi dasar dari demokrasi di Indonesia. Namun ternyata tak hanya untuk rakyat Indonesia, karena Pancasila dapat menjadi inspirasi bagi negara lain untuk membangun strategi geopolitiknya," kata Blank saat ditemui usai menjadi pembicara pada Jakarta Geopolitics Forum 2019.

Ia menekankan Pancasila memiliki aspek yang memungkinkan toleransi menjadi salah satu cara menjaga hubungan antarbangsa.

"Saya pun berharap negara lain dapat mempelajari Pancasila, khususnya nilai-nilai toleransi dan harmoni yang terkandung di dalam ideologi Indonesia itu," tambah dia.

Pancasila menjadi salah satu pembahasan dalam Jakarta Geopolitics Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI.

Dalam pidatonya saat menutup forum, Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjelaskan Pancasila merupakan ideologi bangsa yang mewadahi berbagai macam perbedaan rakyat Indonesia.
Baca juga: Aliansi Indonesia-Arab Saudi: Poros Baru Geopolitik Dunia

"Problem dunia yang kita lihat ini dengan geopolitiknya adalah masalah perbedaan. Geopolitik dunia itu sebetulnya Indonesia dalam ukuran makro, sangat global," terang Agus saat ditemui usai acara.

Oleh karena itu, dia berpendapat Pancasila dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pakar, ahli, praktisi, dan pemangku kebijakan untuk merancang strategi geopolitik global yang mengakui perbedaan sebagai kondisi mutlak atau tak dapat dihindari negara-negara dunia.

Jakarta Geopolitics Forum 2019 merupakan acara diskusi panel yang diadakan Lemhanas secara rutin tiap tahun sejak 2017 sebagai forum bagi para ahli dan praktisi untuk berbagi pandangan mengenai model geopolitik dunia yang dapat mengatasi isu global seperti terorisme dan krisis pengungsi.

Acara yang dibuka oleh Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizad Ryacudu itu diisi oleh dua sesi diskusi dengan delapan pembicara dari Amerika Serikat, Rusia, Prancis, China, dan Australia.

Dalam acara tersebut, Lemhanas sengaja tidak mendatangkan pembicara dari dalam negeri, karena menurut Agus, Jakarta Geopolitics Forum merupakan kesempatan bagi para pemangku kepentingan dalam negeri untuk mendengar pemikiran para ahli asing mengenai wacana geopolitik dan perkembangannya baik di tingkat kawasan dan dunia.