Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Megawati Soekarnoputri, melalui salah seorang ketua partai itu, Tjahjo Kumolo, merasa perlu meluruskan pernyataannya yang dikutip beberapa media massa soal golongan putih (golput) bukan Warga Negara Indonesia (WNI). Kepada ANTARA News di Jakarta, Senin, Tjahjo Kumolo atas nama DPP PDIP mengatakan, alur pikiran Megawati Soekarnoputri itu sebetulnya menunjuk adanya hak untuk memilih dan dipilih bagi setiap WNI. "Penjelasan di beberapa media yang mengutip bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa golongan putih bukan WNI, dapat kami jelaskan dan meluruskan berita tersebut bahwa alur pikir dari ibu ketua bahwa setiap WNI memang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih," jelasnya. Hak itu berlaku dalam tiap tingkatan pemilihan umum (Pemilu). "Baik itu Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), Pemilu Legislatif (Pileg) hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Dan, dalam kaitan itu, setiap WNI tak hanya punya hak, tetapi juga kewajiban untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas. Itu kan hak konstitusionalnya," katanya. Dalam kaitan itulah, Tjahjo, Megawati selaku Ketua Umum DPP PDIP dalam setiap kampanye Pilkada, termasuk di Ambon, Provinsi Maluku, sehubungan dengan Pilkada Gubernur (Pilgub), sering mengajak warga, simpatisan, terutama kader partai, agar jangan tidak menggunakan hak konstitusionalnya itu. "Memang dalam Undang Undang (UU) Pemilu tidak diatur pengertian bahwa setiap WNI untuk dapat atau boleh golput. Nah, dalam konteks itulah Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan juru kampanye dalam pilkada sering berbicara," ujarnya. Oleh karena itu, ia mengemukakan, wajar saja jika Megawati Soekarnoputri engajak setiap WNI yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak konstitusionalnya tersebut, dan jangan golput. "Sebagai WNI yang baik yang mempunyai hak dan kewajiban, Ibu Mega mengajak untuk mari menggunakan hak dan kewajibannya, agar ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan atas siapa yang memimpin daerah atau negara ini ke masa depan," katanya. Dalam hubungan itulah, rakyat diajak untuk jangan tidak aktif berpartisipasi menentukan pemimpinnya dengan baik. "Kalau golput kan berarti tidak ikut bertanggungjawab dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Jadi, ini ajakan dan imbauan Ibu Mega selaku ketua umum partai kepada warga masyarakat," ujarnya. Dengan begitu, ia menyatakan, tidak benar kalau Megawati Soekarnoputri dikatakan menindas hak rakyat. "Kan akhirnya terpulang kepada masyarakat yang punya hak pilih," katanya. Tjahjo Kumolo juga menambahkan, sebagai Jurkam Pilkada, maka Megawati selaku ketua umum partai dan Calon Presiden (Capres) PDIP amat wajar jika mengajak tidak golput sebagai bagian dari pendidikan politik kepada rakyat dalam alam demokrasi di Indonesia. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008