Kebijakan lokal pegang peran penting dalam implementasi proyek BRI

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Kebijakan dan Ketua Studi China RAND Corporation, Jennifer Huang Bouey, mengatakan kebijakan lokal masing-masing negara dalam proyek "Belt and Road Initiative" (BRI) memegang peran penting untuk memastikan proyek tersebut tak membawa dampak negatif ke dalam negeri.

“Saya rasa pembangunan infrastruktur dan proyek konstruksi selalu membawa keuntungan dan risiko. Semua bergantung pada kebijakan lokal untuk melindungi dan mengurangi resiko tersebut. Jadi kebijakan lokal sangat penting,” kata Bouey saat dijumpai di sela-sela acara Jakarta Geopolitics Forum III yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta, Kamis.

Merujuk pada pembangunan infrastruktur yang tengah berlangsung di berbagai negara untuk mendukung inisiatif jalur sutra yang diinisiasi China itu, Bouey mengatakan secara teori, BRI dapat menggenjot perkembangan dagang dan ekonomi, namun tetap ada risiko yang muncul.

Baca juga: Indonesia usulkan dana khusus fasilitasi investasi empat koridor BRI

Dia menjelaskan bahwa keuntungan dari pembangunan infrastruktur dapat hadir dari proyek itu sendiri tanpa banyak intervensi, namun beberapa aspek yang terlibat di dalamnya, seperti partisipasi tenaga buruh lokal, pengusaha lokal dan koneksi masyarakat setempat pada proyek itu sendiri, serta dampak lingkungan dapat menjadi resiko yang harus dihadapi.

Selain itu, dia juga menyebut kemungkinan timbulnya praktik korupsi dan dampak negatif pada masyarakat sipil sehingga perlu kebijakan yang kuat untuk dapat menghadapi resiko tersebut.

Dalam proses desain dan implementasi proyek itu, Bouey yang pernah mengajar di Georgetown University Amerika Serikat berharap agar perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur BRI dapat mempertimbangkan kerangka kerja yang ada.

Dia juga mengatakan kehadiran infrastruktur pendukung BRI di suatu negara seharusnya membawa stimulan bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Pada bulan April lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan pemerintah Indonesia menyiapkan empat koridor untuk proyek BRI, yakni di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali.

Luhut mengatakan tolok ukur keberhasilan proyek-proyek BRI adalah ketika dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan membuka peluang kerja lokal.

Di empat koridor tersebut, jumlah total populasi keempat provinsi berada di atas 30 juta orang. Tiga provinsi selain Bali memiliki angka kemiskinan sekitar tujuh hingga sembilan persen, kata Menko Maritim.

Baca juga: Luhut tegaskan "Belt and Road" China tidak tambah utang pemerintah