Dalam aksi tersebut mereka meminta kepada pemerintah untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan. Mereka menilai RUU Pertanahan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila serta bertentangan dengan cita-cita reforma agraria.
Baca juga: DPR targetkan RUU Pertanahan disahkan akhir September
"Artinya kami menolak pelaksanaan reforma agraria sejati, karena itu DPC GMNI Medan dengan tegas menolak RUU Pertanahan," kata koordinator aksi Yunan Habibi.
Menurut dia, dengan diberikannya kewenangan pada Kementerian ATR/PB dalam hal pengelolaan tanah yang terdapat dalam sebagian besar RUU Pertanahan, tidak menutup kemungkinan bahwa praktik korupsi akan terjadi hampir di setiap instansi yang mengatur mengenai tanah negara.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR: RUU Pertanahan perlu ditunda pengesahannya
Ia menambahkan, RUU Pertanahan tersebut menuai penolakan justru karena tidak berpihak pada petani dan masyarakat adat, tetapi berpihak kepada pemodal besar. Keberpihakan ini nyata dalam ketentuan HPL yang dapat diperpanjang sampai 90 tahun.
"Ini menjadi bukti bahwa RUU Pertanahan berwatak neoliberalisme yang apabila diterapkan akan memperburuk masalah struktur penguasaan tanah di Indonesia bertentangan dengan ideologi Pancasila bahkan dengan UUPA 1960 yang sejatinya menghendaki reforma agraria," katanya.
Dalam aksi ini, para mahasiswa yang berunjuk rasa mendapat pengawalan dari pihak kepolisian yang berjaga di depan Gedung DPRD Sumut.
Pewarta: Nur Aprilliana Br. Sitorus
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
