REI NTB minta tambahan kuota pembangunan rumah bersubsidi

Permintaan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo bersamaan dengan permintaan tambahan kuota pembangunan rumah bersubsidi secara nasional yang disampaikan oleh pengurus DPP REI Pusat bersama dengan daerah beberapa waktu lalu.

Mataram (ANTARA) - Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah pusat menambah kuota pembangunan rumah bersubsidi sebanyak 3,000 unit di NTB karena permintaan masyarakat berpenghasilan rendah akan perumahan tersebut relatif tinggi.

"Yang kami minta adalah tambahan kuota dari September sampai Desember 2019. Kalau lewat dari waktu itu percuma juga," kata Ketua REI NTB H Heri Susanto, di Mataram, Rabu.

Ia mengatakan permintaan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo bersamaan dengan permintaan tambahan kuota pembangunan rumah bersubsidi secara nasional yang disampaikan oleh pengurus DPP REI Pusat bersama dengan daerah beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, kata Heri, Presiden Joko Widodo memberikan lampu hijau untuk menambah kuota program Sejuta Rumah pada 2019 melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Presiden berkomitmen waktu menemui kami. Sebenarnya ingin langsung memutuskan waktu itu juga, tapi ketika menelepon Menteri Keuangan, posisinya Menteri Keuangan minta waktu karena dana yang akan dialokasikan yang mana. Kendalanya di situ," ujarnya.

Menurut dia, penambahan kuota pembangunan rumah bersubsidi bisa menggunakan dana yang dikelola Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sebab, kalau penambahan kuota menggunakan APBN, membutuhkan waktu konsultasi yang relatif lama dengan DPR.

"Kalau misalkan kendalanya dana dan membuat itu lama karena konsultasi, harapan kami Himbara selaku bank negara bisa menanggulangi dulu, kenapa tidak," ucap Heri.

Ia menyebutkan target pembangunan rumah bersubsidi di NTB sebanyak 7.000 hingga 8.000 unit pada 2019. Dari total tersebut yang sudah terealisasi hanya 3.000 unit, sedangkan kuota sudah habis secara nasional.

Di satu sisi, lanjut Heri, antrian permohonan pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi di NTB relatif banyak.

Sementara itu defisit atau (backlog) perumahan juga masih tergolong tinggi, yakni mencapai 200 ribu unit. Namun data tersebut masih menjadi perdebatan, sehingga pihaknya akan melakukan studi untuk mengetahui angka sebenarnya.

"Harapan kami, permohonan penambahan kuota pembangunan rumah bersubsidi pada 2019 dikabulkan, khususnya untuk NTB sebanyak 3.000 unit," katanya.
Baca juga: REI Jateng sambut positif program BP2BT