Kemenko: Pemerintah jaring pemuda sebagai agen perubahan

Pengetahuan ini terutama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan disertai pendidikan karakter, kedisiplinan untuk menjadi agen perubahan atau kader pembangunan manusia dan kebudayaan di daerah

Solo (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan pemerintah menjaring pemuda sebagai agen perubahan melalui program "Ekspedisi Bakti Pemuda PMK untuk NKRI" untuk membentuk karakter masyarakat.

"Program ini untuk meningkatkan kesejahteraan, kapabilitas, dan karakter masyarakat," kata Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Dody Usodo pada Rapat Koordinasi Persiapan "Ekspedisi Bakti Pemuda PMK untuk NKRI" di Solo, Rabu.

Ia mengatakan saat ini program tersebut baru dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan 2.000 pemuda yang dibagi dalam dua gelombang.

Ia mengatakan para pemuda akan menerima pelatihan selama enam hari terkait dengan program tersebut.

"Setelah mengikuti pelatihan, mereka akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Harapannya bisa menularkan apa yang sudah diperoleh selama pelatihan kepada masyarakat sekitar," katanya.

Baca juga: Pemuda agen perubahan

Ia mengatakan para pemuda tersebut, terdiri atas mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Karang Taruna, organisasi masyarakat, dan pemuda tenaga profesi yang bertugas di tingkat kecamatan, seperti Tagana, ASN kecamatan, tenaga pendamping desa, PKH, dan penyuluh agama

Ia mengatakan program tersebut berupa kegiatan pembekalan bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemuda.

"Pengetahuan ini terutama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan disertai pendidikan karakter, kedisiplinan untuk menjadi agen perubahan atau kader pembangunan manusia dan kebudayaan di daerah," katanya.

Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko Bidang PMK Iwan Eka mengharapkan selama pembekalan peserta dapat membangun jaringan dengan peserta dari daerah lain.

"Nantinya setiap kecamatan mereka kami minta untuk membuat konsep mau mengerjakan apa. Mereka gotong royong membuat konsep di kecamatannya," katanya.

Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan program tersebut akan diimplementasikan di provinsi lain.

"Meski demikian, itu tergantung dari Kementerian Keuangan karena anggaran untuk pelaksanaan program ini juga tidak sedikit," katanya.